Saibumi.com (SMSI), Lampung - Menyusul insiden kematian pengemudi ojol yang dilindas Kendaraan taktis Brigade Mobil atau Brimob pada Kamis 28 Agustus 205 saat membubarkan massa demo di area sekitar Rumah Susun Bendungan Hilir (Rusun Benhil) II Jakarta Pusat. Aktivis Muda dari Lampung, Kristin menilai represifitas aparat sekarang tergambar sebagai bentuk telanjang rezim pemerintah sekarang.

"Represifitas aparat adalah gambaran paling telanjang dari bagaimana rezim pemerintah hari ini beroperasi. Kita melihat, kekerasan aparat dalam mengawal aksi rakyat bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi cermin dari politik kekuasaan yang menghamba pada kekuatan modal. Negara lebih memilih menjaga stabilitas kepentingan elit politik dan ekonomi, daripada melindungi hak rakyat yang dijamin konstitusi,” tegas Aktivis muda Kristina Tiya Ayu melalui keterangan tertulisnya di Lampung, pada Jumat (29/8/2025).

Menurut hematnya, gejolak gerakan rakyat yang kembali bermunculan hari ini tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial, politik, dan ekonomi yang memang sedang tidak baik-baik saja.

BACA JUGA: Solidaritas Driver Ojol, Gaspool Lampung Bersiap Bergerak Demi Keadilan untuk Affan

"Kenaikan biaya hidup, mahalnya kebutuhan pokok, ketidakpastian kerja, hingga ketimpangan kesejahteraan, menjadi bahan bakar bagi lahirnya protes rakyat di jalanan. "Di tengah kondisi itu, bukannya merespons dengan kebijakan yang berpihak, negara justru hadir dengan wajah kekerasan," sitirnya.

Lanjut mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung ini memaparkan, aturan hukum sudah jelas bahwa UU No. 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, sementara Perkap No. 16 Tahun 2006 mengatur pengendalian massa dengan prinsip humanis. Namun, dalam praktik di lapangan, hukum itu sering kali ditelikung.

“Setiap kali rakyat turun ke jalan menyuarakan keresahan, jawaban negara adalah gas air mata, pentungan, bahkan peluru karet. Ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujar Aktivis Perempuan tersebut.

Ia menambahkan, pola ini bukan kebetulan. Ia menegaskan, logika represif aparat justru sejalan dengan karakter rezim yang orientasinya menjaga kepentingan kapital besar, bukan kepentingan rakyat. 

“Rezim ini berupaya mempertahankan legitimasi dengan cara mengamankan kepentingan modal. Ketika rakyat bersuara menentang kebijakan yang menekan mereka, negara hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai alat kekerasan. Inilah wajah otoritarianisme baru dalam balutan demokrasi prosedural,” katanya.

Lebih jauh, Kristin menyinggung korban jiwa dalam aksi terbaru di Jakarta, termasuk Affan Kurniawan seorang driver ojek online, yang menjadi bukti nyata bagaimana rakyat kecil paling rentan menjadi korban kekerasan negara. “Nyawa rakyat kembali melayang. Ini tragedi kemanusiaan yang tak boleh berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawaban,” ujarnya.

Ia menekankan, represi terhadap gerakan rakyat hari ini harus dibaca sebagai tanda kerapuhan rezim. Ketika pemerintah tidak mampu menjawab keresahan rakyat dengan kebijakan yang adil, kekerasan dipilih sebagai jalan pintas. Padahal, jalan itu hanya akan memperlebar jurang antara rakyat dan penguasa.

“Represifitas aparat adalah tanda lemahnya keberanian politik pemerintah untuk berdiri bersama rakyat. Selama negara terus menghamba pada kekuatan modal, suara rakyat akan selalu dipandang ancaman, bukan kebenaran. Tapi sejarah membuktikan, kekerasan tidak pernah bisa membungkam rakyat. Justru di situlah lahir solidaritas yang lebih besar untuk menuntut keadilan,” pungkasnya. (Ade)

BACA JUGA: Solidaritas Driver Ojol, Gaspool Lampung Bersiap Bergerak Demi Keadilan untuk Affan