Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Yayasan Satunama Yogyakarta bersama DPRD Kota Bandar Lampung menggelar diskusi bertema “Bersama Mencipta Ruang DPRD Disabilitas Menuju Kebijakan Inklusif Berbasis Komunitas, Partisipasi, dan Berkelanjutan” di Hotel Emersia, Kamis (14/8/2025).

Pertemuan ini dihadiri pimpinan dan perwakilan Komisi I hingga IV DPRD Kota Bandar Lampung, komunitas disabilitas seperti Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Sahabat Disabilitas, penyandang netra, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta sejumlah tokoh pemerhati isu perempuan dan anak. Hadir pula Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung Nenden, akademisi Gita Paramita, dan aktivis senior Ikram.

Fasilitator Lapangan Yayasan Satunama Yogyakarta, Selly Fitriani, menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut audiensi 8 Juli lalu yang membahas pemenuhan hak kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Ia menyoroti sejumlah persoalan seperti keterbatasan aksesibilitas fasilitas publik, kurangnya data terpilah disabilitas di tingkat kelurahan dan kecamatan, minimnya ketersediaan juru bahasa isyarat di ruang publik, serta rendahnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas meski telah ada mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024.

“Perda sudah ada, tetapi aturan turunannya seperti perwali dan rencana aksi daerah belum dibuat. Ini yang perlu kita kawal bersama,” ujar Selly.

Ketua KPPI Provinsi Lampung, Nenden, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas komisi DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

“Kita sedang mengukir sejarah. DPRD periode ini harus mencatat langkah nyata dalam pemenuhan hak disabilitas, sama seperti ketika dulu lahir perda ASI eksklusif, perda disabilitas, dan perda perlindungan anak,” ujar Nenden.

Akademisi Gita Paramita Djausal dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya visi menjadikan Bandar Lampung sebagai livable city atau kota layak huni bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, isu disabilitas memiliki karakteristik sangat spesifik sehingga memerlukan penanganan khusus dan dukungan berkelanjutan.

Gita menekankan perlunya forum permanen seperti kaukus agar aspirasi disabilitas tersampaikan langsung ke pembuat kebijakan. Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas, mulai dari kemiringan ramp, fasilitas kursi roda, hingga transportasi publik yang ramah disabilitas.

Tak hanya itu, persoalan akses ekonomi juga menjadi sorotan. Banyak penyandang disabilitas yang berpenghasilan, namun belum dianggap layak (bankable) untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. “Harus ada mekanisme penjaminan atau organisasi kredibel yang bisa membantu mereka mendapatkan akses keuangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemenuhan hak disabilitas tidak sebatas kebutuhan makan dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan sarana prasarana yang mendukung mobilitas. Perlu ada peraturan daerah dan standar teknis yang jelas agar kontraktor, perencana, dan masyarakat memahami prinsip membangun fasilitas ramah disabilitas.

Gita juga mengaitkan isu ini dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang memiliki 52 indikator terkait disabilitas. Menurutnya, indikator tersebut harus menjadi acuan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Diskusi yang berlangsung santai namun serius ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk mendorong implementasi perda disabilitas dan memperkuat peran DPRD dalam mewujudkan Bandar Lampung yang inklusif bagi semua warganya.

BACA JUGA: Semarak Kembangkan Potensi Sedari Dini, Bunda Literasi Provinsi Lampung Dorong Generasi Muda Berkarya Lewat Puisi Esai