Saibumi.com (SMSI), Lampung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung secara resmi menetapkan M. Dawam Rahardjo, mantan Bupati Lampung Timur periode 2021–2025, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati tahun anggaran 2022. Proyek tersebut diketahui memiliki nilai kontrak sebesar Rp6,99 miliar.

Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis malam, 17 April 2025, sekitar pukul 23.30 WIB, setelah tim penyidik Kejati Lampung melakukan serangkaian pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Dawam langsung dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Way Hui, Lampung Selatan, untuk menjalani penahanan sementara selama 20 hari ke depan.

Adipsus Kejati Lampung, Armen Wijaya, menjelaskan bahwa penyidikan telah mengumpulkan cukup bukti untuk menjerat Dawam dan tiga orang lainnya dalam perkara ini. Mereka diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Selain Dawam Rahardjo, tiga orang lain juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni:

1. AGS, Direktur CV GTA, perusahaan kontraktor pelaksana proyek.
2. SWN, konsultan yang bertugas dalam perencanaan dan pengawasan proyek.
3. MDR, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Timur yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Proyek pembangunan gerbang dan penataan rumah jabatan bupati ini semula dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas dan tampilan kawasan rumah dinas. Namun, dalam pelaksanaannya, Kejati Lampung mendapati adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan potensi kerugian negara.

Tim penyidik masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan ikut terseret dalam kasus ini.

“Penahanan dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan dan mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti atau pengaruh terhadap saksi-saksi,”ujarnya.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di sektor proyek infrastruktur daerah, yang terus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Masyarakat diharapkan ikut mengawal jalannya proses hukum agar berjalan transparan dan adil.

BACA JUGA: Fakta Baru Terhadap Insiden Judi Sabung Ayam Way Kanan, Kopda Basar Juga Pemilik Arena Sabung ayam dan Judi Koprok