Peristiwa inibukanlah kejadian baru, melainkan bencana berulang yang menunjukkan minimnya perubahan signifikan dalampenanganannya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dinilaikurang serius dalam menjaga keseimbangan antarapembangunan, tata kota, dan pengelolaan lingkungan, sehingga meningkatkan risiko bencana ekologis yang terusmengancam masyarakat.

Pada tahun 2025, setidaknya telahterjadi dua kali banjir besar, selain banjir yang kerap munculsetiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, menandakanbahwa sistem pengelolaan lingkungan dan infrastrukturdrainase masih belum optimal dalam mengantisipasi dampakcurah hujan yang tinggi.

Berdasarkan hasil peninjauan WALHI Lampung daninformasi yang dihimpun, terdapat setidaknya 23 titik banjirdi Kota Bandar Lampung, dengan lokasi terparah berada di Tanjung Senang, Kali Balau, dan Sepang Jaya.

Hingga saatini, jumlah kerugian akibat banjir belum dapat dipastikan, namun bencana ini telah menyebabkan tiga korban jiwa, yaknisatu orang terseret arus di Kecamatan Sukabumi dan duaorang lainnya meninggal akibat tertimpa tembok pagar yang runtuh.

Selain itu, hingga 23 Februari, beberapa wilayahmasih tergenang banjir (Sukarame & Tajung Seneng), denganair yang belum surut dan terus merendam sebagian rumahwarga.

Irfan Tri Musri, Direktur WALHI Lampung dalam rilisnya menyampaikan menyampaikanrasa prihatin dan duka mendalam atas bencana banjir yang melanda Kota Bandar Lampung.

Ia menegaskan bahwa banjirini tidak terlepas dari buruknya kondisi dan pengelolaanlingkungan di kota Bandar Lampung.

Faktor-faktor sepertiminimnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, tatakelola kota yang kurang baik, sistem drainase yang buruk, serta pengelolaan sungai dan sampah yang tidak optimal turutberkontribusi terhadap terjadinya banjir.

Jika tata kelola lingkungan tidak segera diperbaiki danlangkah-langkah mitigasi tidak diambil, bencana banjir sepertiini akan terus berulang dan semakin sulit untuk dihindari.

Pemerintah ke depan harusnya lebih sadar dan tanggap, bukanhanya sebatas memberikan bantuan dan respon setelahterjadinya banjir tetapi persoalan banjir ini persoalanstruktural yang harus segera ditangani oleh pemerintah kotabandar lampung.

Berdasarkan hal ini juga WALHI Lampung meminta kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuksegera sadar dalam pengelolaan lingkungan, karena selama 1 periode kepemimpinan ke belakang tidak ada upaya seriusdalam penanggulangan banjir.

Selain itu harusnya Walikota 2 periode yang baru saja di lantik malu untuk melanjutkankepemimpinan jika ke depan tidak ada upaya serius dalampenanggulangan banjir. Justru dalam kempimimpinan yang lalu dan wacana ke depan walikota bandar lampung malahmelakukan kegiatan pembangunan fisik yang dianggapbanyam pihak tidak memiliki urgensi dan menghabiskananggara.

Jangan sampai atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup serta masyarakat kelas menengah ke bawahselalu menjadi korban dari pembangunan yang rakus ruangdan tidak berkelanjutan.

Pengabaian terhadap permasalahanlingkungan dalam pembangunan Kota Bandar Lampung merupakan pelanggaran serius yang telah menghilangkan hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dansehat, yang seharusnya dijamin sebagai bagian dari Hak AsasiManusia.

Selama ini, Wali Kota menunjukkan tata kelola danperencanaan pembangunan yang buruk dengan lebihmemprioritaskan proyek-proyek yang tidak memiliki urgensi, sementara kebutuhan mendesak seperti infrastrukturpengendalian banjir justru diabaikan.

Pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan hanya akanmemperparah dampak bencana, sehingga diperlukanperubahan kebijakan yang lebih berorientasi padakeberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.(SB05)

BACA JUGA: Tips Mencuci Motor Untuk Menghindari Baret Halus Pada Kendaraan