Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Solidaritas Perempuan Sebay Lampung menghadiri Asia Pasifik Stakeholder Meeting & Second Asia - Pacific Regional Review Of The Implementation Of The Global Compact For Safe, Orderly Dan Regular Migration (GCM) atau Pertemuan Stakeholder & Regional Review Kedua Tentang Implementasi dari Global Compact untuk Migrasi Yang Sehat, Tertib dan Teratur (GCM) di UNCC Bangkok Thailand.

Pertemuan Stakeholder & Regional Review Kedua Tentang Implementasi dari Global Compact untuk Migrasi Yang Sehat, Tertib dan Teratur (GCM) adalah kesepakatan global terkait tata kelola migrasi Internasional yang disepakati melalui negoisasi antar pemerintah negara tertutama champion country atau negara - negara pengirim pekerja migran, yang sidatnya mengatur semua dimensi migrasi internasional secara menyeluruh dan mengakui bahwa pendekatan kooperatif diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat migrasi secara keseluruhan sambil mengatasi risiko dan tantangan yang dihadapi individu maupun masyarakat di negara asal, negara transit sampai dengan negara tujuan.

Meskipun dokumen ini tidak mengikat secara hukum (non legal binding, namun GCM dapat digunakan sebagai indikator untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja migran.

BACA JUGA: Belasan Rumah Diterjang Badai di Sumur Putri, Camat dan Lurah Beserta Tim BPBD Sigap Tinjau Warga Terdampak Bencana

Amnesty Amalia Utami ( Koordinator Program) Solidaritas Perempuan Sebay Lampung salah satu stakeholder yang berkesempatan menghadiri kegiatan ini mengatakan bahwa Indonesia memiliki instrumen kesepakatan global lainnya seperti meratifikasi berbagai konvensi internasional ke dalam aturan nasional seperti salah satu contohnya Konvensi Migran 1990. GCM sebenarnya telah lama telah terbentuk sejak 10 Desember 2018 lalu di Maroko.

GCM memiliki 23 tujuan yang harapannya dapat segera di adopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam menyusun RAN (Rencana Aksi Nasional) dan dapat di koordinasikan pada pemangku kebijakan dalam upaya memberikan pelindungan kepada pekerja migran.

Pada Stakeholder forum dan GCM review ini, pihaknya berkesampatan menyampaikan penelitian dan juga pendampingan yang telah dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Sebay Lampung yang didukung oleh Prgoram Safe and Care ILO 2021 - 2023 dan Program FPAR & Advocacy for Migrants by APWLD 2022 - 2024.

Dalam kedua program ini Solidaritas Perempuan Sebay Lampung melakukan penguatan kpepada purna migran dan keluarganya, calon pekerja migran, pemangku kebijakan di lampung bahwa pentingnya melakukan migrasi secara aman pada setiap tahapan migrasi, aturan - aturan yang responsif gender bagi pekerja migran khsusunya perempuan pekerja migran, serta mendorong advokasi kebijakan yaitu adanya peraturan di tingkat desa yang dapat melindungi calon pekerja migran khususnya perempuan pekerja migran," terangnya dalam siaran pers yang diterima saibumi.com

"Pada proses kedua pertemuan ini saya juga jadi mengetahui kondisi pekerja migran dari berbagai negara Asia Pasifik serta tantangan dalam upaya memberikan pelindungannya serta memberikan rekomendasi - rekomendasi kepada UNCC secara langsung," imbuhnya

Adapun rekomendasi yang di paparkan diantaranya : 1. Pemerintah harus segera menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LTSA) pada wilayah kantong pengirim buruh migran di Lampung Timur yang responsif gender, mudah diakses dan komprehensif;

2. Membangun mekanisme komunikasi, koordinasi dan keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang memperjuangkan hak - hak pekerja migran serta melibatkan mereka dalam mendiskusikan situasi serta kebijakan atau program yang diperlukan bagi pekerja migran khususnya perempuan pekerja migran;

3. Membangun mekanisme pelindungan perempuan pekerja migran secara sistematis di tingkat lokal / desa melalui informasi yang akurat dan komprehensif;

BACA JUGA: Belasan Rumah Diterjang Badai di Sumur Putri, Camat dan Lurah Beserta Tim BPBD Sigap Tinjau Warga Terdampak Bencana