Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Kandidat Calon Walikota saling menyoroti kontroversi pendidikan. Keduanya sama-sama menimpalkan gagasannya saat menyampaikan jawaban pada sesi pertanyaan panelis dalam pelaksanaan Debat publik kedua bertema 'Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kota Bandar Lampung' yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ini merupakan agenda Debat Publik yang terakhir bagi calon walikota dan wakil walikota yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung berlangsung di Hotel Swiss-Bell Hotel, pada Jumat (15/11/2024).

Dalam sesi pertanyaan panelis, pasangan calon nomor urut 2, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, diminta memaparkan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Bandarlampung.

BACA JUGA: Karang Indah Mall Diresmikan: Pemkot Diapresiasi soal Kemudahan Investasi dan Perizinan

"Tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung semakin menurun, berdampak pada penurunan kejahatan. Bagaimana langkah konkret untuk terus menekan angka kemiskinan ini?" tanya panelis.

Sementara, Eva Dwiana menyatakan bahwa penurunan kemiskinan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Kami akan meningkatkan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dengan pelayanan terbaik. Kami juga mengalokasikan 25 persen peluang kerja khusus untuk warga Kota Bandar Lampung," ujar Eva.

Deddy Amarullah pun menambahkan, pihaknya akan lebih fokus pada peningkatan SDM melalui pelatihan untuk mengasah kemampuan hardskill dan softskill bagi para angkatan kerja di kota Bandar Lampung.

"Kami akan berikan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu kami juga akan mendorong UMKM agar dapat lebih maju melalui program pemberdayaan pinjaman modal usaha tanpa bunga," jelas Deddy.

Di lain sisi, Calon Walikota nomor urut 1, Reihana, menyoroti kontroversi pendidikan gratis yang menurutnya, implementasi program tersebut masih belum sepenuhnya terealisasi.

"Secara statistik, kemiskinan memang menurun. Namun, masalah pendidikan gratis harus menjadi perhatian serius. Kami tidak ingin ada anak yang tidak mampu bersekolah," tegas Reihana.

Ia menekankan bahwa program sekolah gratis seharusnya dapat terselenggara dengan benar-benar tanpa biaya apapun.

"Jika sekolah gratis, maka tidak boleh ada pungutan sana-sini. Kenyataannya, masih ada siswa yang tidak bisa mengambil ijazah karena harus membayar. Apakah itu yang disebut sekolah gratis?" katanya.

Merespons itu, Eva Dwiana langsung menimpalkan penjelasannya bahwa kasus siswa tidak dapat mengambil ijazah lebih sering terjadi pada jenjang SMA dan SMK.

"Kalau untuk lulusan SD dan SMP, tidak ada masalah. Masalah sering terjadi di SMA dan SMK, dan itu kewenangan pemerintah provinsi," kata Eva.

BACA JUGA: Karang Indah Mall Diresmikan: Pemkot Diapresiasi soal Kemudahan Investasi dan Perizinan