Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Diskusi biro protokol, humas dan media sekretariat jendral DPD RI, bersama media yang bertempat di Lamban Gunung Kopi WAW dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara resmi digelar pada Selasa, (7/3/2023) malam.

Dalam diskusi tersebut, tercetuslah DPD RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sepakat bersama mendorong percepatan pembangunan daerah provinsi Lampung.

BACA JUGA: Ibu Iriana dan OASE KIM Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung

Bustami Zainudin selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI mengungkapkan, bahwa persoalan percepatan pembangunan di Lampung sebenarnya bisa mudah apabila adanya komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

"Apabila orang-orang yang saat ini diberikan amanah seperti 20 anggota DPR RI, 4 Orang DPD, Kemudian para mentri dari Lampung Mentri BUMN, Menteri Perdagangan. Kemudian para pengusaha seperti Sugar Group ada Sungai Budi, wah selesai permasalahan," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Bustami melanjutkan, saat ini semuanya masih berjalan ataupun bekerja sendiri-sendiri, dan Pertemuan ini sangat penting guna memantik semua pihak bergerak bersama. 

Kalau kata orang luar, orang Lampung ini bergerak sendiri saja hebat, apalagi kalau bersama-sama," jelasnya. 

Kemudian, Bustami juga menuturkan, persoalan sumber daya manusia di pedesaan ini salah satu yang paling utama dalam percepatan pembangunan.

"Saat ini sudah ada desa, kalau 20 persen Dana Desa dikeluarkan untuk sumber daya manusia. Lima tahun kepala desa menjabat bisa 205 anak desa yang pintar," tegasnya. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan menyampaikan, perihal percepatan pembangunan pihaknya tengah menyusun RPJP 2025-2045. 

"Yang paling utama ialah, penggunaan dana desa diperuntukan bukan hanya apembangunan infrastruktur melainkan penguatan SDM. Saya rasa kita sudah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pak Bustami. Saat ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sedang menggarap potensi pariwisata dengan Harbour City, sehingga penguatan ekonomi tidak hanya dari pertanian saja. Semua aspeknya harus dimainkan dengan berbasis komunitas," ujarnya. 

Selanjutnya guna mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, DPRD industri, dan juga teman-teman pers.

"Jadi semuanya inklusif kalau yang lama itu masih eksklusif, nah ke depan pembangunan inklusif dalam rangka mewujudkan rakyat Lampung berjaya," pungkasnya. 

Tampak hadir menjadi narasumber Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Wirahadikusumah; Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin; Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan; dan moderator diskusi, Wendy Melfa. (*)

BACA JUGA: Ibu Iriana dan OASE KIM Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung