Logo Saibumi

Diduga Tak Pahami Hukum Acara Persidangan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak Mempermasalahkan Surat Kuasa Khusus Penggugat

Diduga Tak Pahami Hukum Acara Persidangan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak Mempermasalahkan Surat Kuasa Khusus Penggugat

Saibumi.com (SMSI), Jakarta 22 November 2022, pada hari Selasa Pukul 09.00 WIB, PT Windumas Inti Niaga yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari Rey & Co Jakarta Attorneys At Law yaitu Alessandro Rey, SH, MH, MKn, BSC, MBA (selanjutnya disebut “Penggugat”) menghadiri sidang pertama di Pengadilan Pajak yang diperiksa, diadili dan akan diputus oleh Majelis Hakim VII A yang terdiri dari Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T. selaku Hakim Ketua, Hafsah Febrianti, S.H., L.L.M , dan Mudji Rahardjo, S.E., M.M. masing - masing selaku Hakim Anggota, melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diwakili oleh Hasmi Robbiullah Karim, Anita Selviana, Wahyu Hidayat, Muhammad Wahyu Widianto, Mira Utami, Wahyu Hendra Afanto Decka Tresnanto A, Paulus Imanuel Natanael Situmorang, Yusuf Dwi Arianto, Resnansyah Muhammad, Paramita Yuniasta (selanjutnya disebut “Tergugat”) atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (selanjutnya disebut “SPKTNP”).

 

BACA JUGA: Sidang Suap PMB Unila, Nama Mantan Kepala Daerah Kembali Disebut Setor Uang

Dalam perkara a Quo, Gugatan diajukan oleh kuasa hukum penggugat melalui sekretariat Pengadilan Pajak yang diantar secara langsung atas 6 SPKTNP dengan total kerugian Penggugat senilai sekitar 5,3 Milyar yang telah diverifikasi dan diterima oleh Petugas Loket A.

 

Namun pada persidangan perdana tersebut, salah satu Hakim anggota yakni Mudji Rahardjo, S.E., M.M. mempermasalahkan mengenai Gugatan Perkara a Quo yang tidak melampirkan Surat Kuasa Khusus ketika diajukan Penggugat secara langsung melalui Sekretariat Pengadilan Pajak meskipun di dalam surat kuasa Penggugat tercantum “akan diserahkan pada saat sidang”, sehingga Majelis secara prematur berpendapat gugatan diajukan tanpa atau sebelum adanya kewenangan Kuasa Hukum untuk bertindak. Atas hal tersebut, Majelis langsung menyimpulkan gugatan tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “UU Pengadilan Pajak”).

 

Berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menolak secara tegas pendapat Majelis dengan menjelaskan bahwa Surat Kuasa Khusus telah ada jauh sebelum gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak.

 

“Kami telah memberikan Surat Kuasa Khusus Asli kepada Majelis pada Sidang perdana dan telah terbukti serta dapat dibuktikan bahwa Surat Kuasa Khusus terhadap pengajuan atas 6 SPKTNP tersebut telah ada sebelum kami mengajukan Gugatan. Sehingga kami telah diberikan kuasa atau kewenangan bertindak jauh sebelum kami mengajukan gugatan. Sudah barang tentu kami sebagai kuasa Hukum dengan latar belakang Advokat bertindak atas kuasa atau kewenangan yang telah diberikan Pemberi Kuasa yang dalam hal ini klien kami. Dan Sangatlah tidak mungkin kami mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak tanpa adanya Surat Kuasa Khusus. Bahkan, kami pun telah menyiapkan Surat Kuasa Khusus untuk membuat Laporan kepada Komisi Yudisial bilamana nantinya Majelis yang mengadili perkara a Quo akan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim” Tegas Rey.

 

Untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat justru hendak menghadirkan saksi Fakta yaitu Direksi PT Windumas Inti Niaga sebagai pihak yang memberikan kuasa untuk membuktikan bahwa memang benar Surat Kuasa Khusus telah ada sebelum Penggugat mengajukan Gugatan. Namun, majelis menolak dan berpendapat hal tersebut tidaklah perlu.

 

Adapun alasan Penggugat belum melampirkan Surat Kuasa Khusus ketika mengajukan gugatan, Karena tidak ada norma yang mensyaratkan dalam UU Pengadilan Pajak mengenai pengajuan Gugatan haruslah mencantumkan Surat Kuasa dalam lampirannya. Lagi pula, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Majelis akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan gugatan serta segala ketentuan formil pengajuan gugatan. oleh karena itu, tidak diberikannya Surat Kuasa pada saat pengajuan Gugatan tidak serta merta membuat gugatan menjadi cacat formil, karena mengenai ketentuan formil tersebut akan dibuktikan nantinya pada saat persidangan perdana di Pengadilan Pajak oleh Majelis Hakim itu sendiri, termasuk mengenai keabsahan dari Surat Kuasa Khusus Pengajuan Gugatan.

 

Kemudian Pasal 50 ayat (3) UU Pengadilan Pajak juga telah secara jelas dan terang menyebutkan sebagai berikut: “Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.” oleh karenanya, Surat Kuasa khusus dapat diberikan secara langsung pada saat persidangan sebelum Majelis hakim memeriksa pokok sengketa.

 

“atas ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tersebut artinya Penggugat masih dapat mengajukan dokumen pelengkap di persidangan pemeriksaan formil sepanjang di luar dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (6).” Jelas Rey.

 

Selanjutnya, hal yang menjadi sangat membingungkan dan cenderung mengada-ada adalah ketika Majelis hakim menggunakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak sebagai dasar untuk menyatakan gugatan haruslah dilampirkan Surat Kuasa Khusus. Namun, apabila dibaca secara cermat ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak tersebut berbunyi sebagai berikut: “Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.”

 

Dengan demikian, Tidak ada satupun frasa dalam ketentuan Pasal tersebut di atas yang mensyaratkan harus mencantumkan Surat Kuasa Khusus dalam mengajukan Gugatan, justru hal yang diatur secara tegas yakni mengenai melampirkan Keputusan yang digugat atau “Surat a Quo”. Sehingga, dalam hal ini Majelis hakim dalam persidangan telah keliru dan khilaf hukum dalam menggunakan dasar hukum dan secara prematur menyimpulkan gugatan tidak memenuhi ketentuan formil Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

 

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pendapat Majelis yang menyatakan Gugatan haruslah melampirkan ketentuan Surat Kuasa Khusus berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak sangatlah mengada-ada, menyesatkan, dan tidak berdasar hukum” Tegas Rey. 

 

“Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dasar hukum diatas, Majelis Hakim VIIA Pengadilan Pajak harus menyatakan Surat Kuasa Khusus sah dan menyatakan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya berwenang mengajukan Gugatan, sehingga Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan Formil” Tambah Rey. 

 

“Kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung serta Ketua Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan dan mengawal jalannya persidangan antara PT Windumas Inti Niaga melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai” Tutup Rey. (*)

BACA JUGA: SMSI Akan Gelar Rakernas di Jakarta 13-14 Desember 2022

Saibumi.com

merupakan portal berita Indonesia, media online Indonesia yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA