Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Lonjakan subsidi BBM mendorong pemerintah untuk segera mengambil keputusan. Pada Rabu, 24 Agustus 2022, Menko Perekonomian Air langga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan opsi dalam menyikapi kenaikan konsumsi BBM. 

Ada opsi menaikkan BBM, tapi juga opsi menambah subsidi agar harga BBM subsidi tidak dinaikkan. 

BACA JUGA: Mulai 30 Agustus, Jl. Gambiran Berlaku 1 Arah ke Selatan

"Kenaikan harga BBM adalah opsi terakhir," ungkap Airlangga usai menghadap Presiden di Istana Negara

Selain Airlangga, dan Sri Mulyani, sejumlah menteri lain yang kemarin hadir pula di Istana Negera seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Airlangga menambahkan, Pemerintah menyiapkan bansos untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat jika harga BBM bersubsidi harus dinaikkan. 

"Ya, tentu perlindungan sosialnya akus kita tebalan Kita punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama menangani pandemi. Ada Komite Penanganan Covid-19 dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional Red)," jelas Airlangga

Sementara pada rapat kerja dengan DPR RI, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran subsidi BBM yang sudah disetujui adalah sebesar Rp 502,4 triliun. 

"Kami mengikuti apa yang sudah disetujui DPR Kita tidak bisa mengalokasikan anggaran yang belum disetujui dewan," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 menaikkan anggaran subsidi BBM dari Rp 152 triliun (kuota 23,05 juta kiloliter/kl untuk Pertalite dan solar 14,9 juta kl) ke Rp 502,4 triliun dengan kuota tetap 23,05 juta kluntuk Pertalite dan 14,9 juta kl untuk solar. 

Sedangkan subsidi Rp 698 triliun dengan asumsi konsumsi Pertalite 29 juta kiloliter dan solar 17 juta kiloliter. Subsidi sebesar itu harus ada persetujuan DPR. 

Kenaikan harga BBM bersubsidi tetap menjadi salah satu opsi yang bakal disodorkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencestah terjadinya pembengkakan subsidi dan kompensasi energi menjadi hampir Rp 700 triliun tahun ini. 

"Namun, bila kenaikan ini harus dilakukan, penghematan subsidi yang didapat akan digunakan untuk mempertebal bantalan sosial bagi kelompok masyarakat terbawah," pungkas Sri Mulyani. (*)

BACA JUGA: Mulai 30 Agustus, Jl. Gambiran Berlaku 1 Arah ke Selatan