Saibumi.com (SMSI), Lampung Selatan - Dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang berdomisili pada Kabupaten Lampung Selatan, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lampung Selatan melakukan klarifikasi kepada notaris terkait. Kamis (22/07/2021)

Ketua MPDN Kabupaten Lampung Selatan Masriakromi membuka kegiatan secara langsung dengan didampingi oleh Wakil Ketua, Didik Maryono, dan para Anggota MPDN Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan yang dilakukan secara virtual selama 3 (tiga) hari berturut-turut ini digelar dengan klarifikasi terlapor, klarifikasi pelapor, dan pengambilan keputusan (Rapat Pleno) oleh MPD Notaris Kab. Lampung Selatan.

BACA JUGA: Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Persamaan Persepsi Terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja

Dalam Kegiatan yang dilakukan kemarin Rabu (21/07) terkait dengan penyampaian keterangan/kronologi permasalahan oleh Terlapor. Subagio selaku Anggota MPDN menyampaikan bahwa sudah menjadi kewenangan Majelis Pengawas dalam mengawasi dan membina notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Namun demikian, jika ada permasalahan, seyogyanya dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara professional dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Wakil Ketua MPDN, Didik Maryono menjelaskan bahwa permasalahan ini bukan ranah pekerjaan Notaris. Pihaknya menyarankan agar para pihak terkait untuk mengoptimalkan diskusi dan konsultasi ke MPDN.

Dihari ini Kamis (22/07), Masriakromi menyampaikan harapannya agar pelapor dan kuasa hukum untuk dapat menyampaikan keterangan secara jujur, dan sebenar-benarnya, hal itu agar perolehan keterangan yang berimbang sehingga dapat menghasilkan keputusan/rekomendasi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Perlu diketahui, Sebagai tindak lanjut dan pengambilan keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak, MPDN Kabupaten Lampung Selatan kembali akan mengadakan rapat MPDN pada tanggal 23 Juli 2021 dengan agenda Sidang Pembahasan dan Pengambilan Keputusan.(*)

BACA JUGA: Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Persamaan Persepsi Terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja