Saibumi.com (SMSI), Jakarta - BPJS Kesehatan terus berpacu menciptakan inovasi dan program pengembangan kualitas human capital di seluruh level jabatan, tak terkecuali untuk jabatan verifikator.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan verifikator memiliki peran yang strategis dalam melakukan pengendalian mutu dan biaya dalam Program JKN-KIS.

“Dengan teknik pengungkit pembayaran yang berkualitas, akan meningkatkan memberikan layanan kesehatan serta mencegah penanggulangan. Untuk itu, dalam 7 tahun implementasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kapabilitas verifikator, ”kata Ghufron saat Kick Off Pengelolaan Program JKN yang Transparan dan Akuntabel Melalui Penguatan Kapabilitas Verifikator melalu zoom meeting, Kamis, 22 April 2021.

BACA JUGA: SUDAH TAU? Ini Panduan Jadwal Service Gratis Motor Type Cub & Matic Di AHASS TDM Sidomulyo

Selain itu dengan Rakornis BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat rekomendasi dalam pengelolaan Program JKN-KIS perlu adanya pengembangan kompetensi verifikator melalui sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi BPJS Kesehatan.

Saat ini Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPJS Kesehatan telah menyusun dan menyusun skema sertifikasi kompetensi okupasi bagi verifikator penjaminan manfaat rujukan. Skema tersebut telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Di lapangan, tugas verifikator dan staf penjaminan manfaat adalah melakukan kegiatan evaluasi dan evaluasi pemanfaatan layanan kesehatan rujukan serta mitigasi kecurangan (fraud). Keduanya harus menguasai proses pengungkit sesuai standar regulasi penjaminan manfaat dan pengkodean manual, melakukan pengungkit pasca klaim secara rutin bagi seluruh FKRTL, serta dapat mengolah dan memanfaatkan database dan aplikasi DEFRADA (Deteksi Penipuan dan Analisa Data Klaim) untuk mengawasi potensitepatan pembayaran klaim.

Oleh karena itu verifikator BPJS Kesehatan harus kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas-tugasnya, serta didukung dengan perilaku sesuai standar kompetensi. Verifikator juga berperan untuk menjaga agar program JKN dan berkualitas, ”kata Ghufron
Kualifikasi verifikator BPJS Kesehatan yang mumpuni , dipercaya oleh Pemerintah dalam penanganan penanganan pandemi Covid-19. BPJS Kesehatan diberi penugasan khusus dari Pemerintah untuk melakukan proses pengungkit klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah Covid-19. Sampai saat ini, BPJS Kesehatan melalukan proses pengungkit klaim Covid-19 sesuai dengan ketentuan, akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.
Dalam kesempatan tersebut Ketua BNSP Kunjung Masehat mengungkapkan sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan. Kerjasama LSP BPJS Kesehatan dan BNSP dapat semakin optimal. Pelaksanaan skema sertifikasi verifikator ke depan diharapkan dapat disetarakan dengan standar profesi tingkat internasional.

"Dengan kekuatan LSP BPJS Kesehatan saat ini, kami harap juga ada penambahan para asesor untuk memudahkan dalam proses sertifikasi profesi verifikator. Mengingat sangat luasnya cakupan Program JKN-KIS," kata Masehat. (SB05)

BACA JUGA: SUDAH TAU? Ini Panduan Jadwal Service Gratis Motor Type Cub & Matic Di AHASS TDM Sidomulyo