Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tetap berjalan, meskipun kasus serupa telah lebih dahulu ditangani Kejaksaan Agung hingga tahap penyidikan.

KPK menegaskan proses yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut tidak akan tumpang tindih dengan penanganan perkara yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Sebab, KPK memiliki ruang untuk mendalami fakta-fakta lain yang belum tercakup dalam perkara yang tengah diusut.

BACA JUGA: Guru Besar UBL Dorong Feminisme Pancasila Jadi Jalan Tengah Penguatan Hak Politik Perempuan Bali

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan keberadaan proses penyidikan di Kejaksaan Agung tidak secara otomatis menghentikan penyelidikan yang sedang dilakukan KPK.

“Namun bukan berarti kemudian otomatis berhenti proses penyelidikannya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dilansir Beritasatu.com, Rabu (24/6/2026).

Menurut Budi, KPK tetap membuka peluang untuk melanjutkan pendalaman apabila ditemukan fakta baru yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi lainnya. 

Pendalaman tersebut dapat mencakup perbedaan lokasi kejadian (lokus), waktu kejadian (tempus), maupun keterlibatan pihak-pihak lain yang belum tersentuh dalam perkara yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung.

“Siapa tahu nanti misalnya ada lokus dan tempus yang berbeda atau ada pihak-pihak lain yang juga tercapture oleh KPK diduga melakukan tindak pidana korupsi. Itu juga terbuka kemungkinan soal itu,” tegasnya.

Meski demikian, Budi menegaskan KPK tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Koordinasi antarlembaga penegak hukum akan terus dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi penanganan perkara.

KPK juga meyakini Kejaksaan Agung telah memiliki alat bukti yang cukup, sehingga berani meningkatkan perkara dugaan korupsi Program MBG ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.(*)

BACA JUGA: Guru Besar UBL Dorong Feminisme Pancasila Jadi Jalan Tengah Penguatan Hak Politik Perempuan Bali