Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang aset rampasan negara hasil tindak pidana korupsi. Sebanyak 108 lot barang bergerak dan tidak bergerak dengan total nilai sekitar Rp311 miliar akan ditawarkan kepada masyarakat melalui lelang yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan mayoritas aset yang dilelang berupa properti dengan nilai mencapai Rp308,4 miliar.

BACA JUGA: Penerimaan Murid Baru Jadi Sorotan KPK, Praktik Pungli dan Gratifikasi Masih Ditemukan

“Perinciannya, 76 lot merupakan barang tidak bergerak yang terdiri dari 30 tanah dan bangunan, 39 bidang tanah, dan tujuh unit apartemen, dengan total nilai mencapai Rp308,4 miliar,” ujar Budi dalam keterangannya, dilansir beritasatu.com, Senin (8/6/2026).

Dari total 108 lot yang tersedia, sebanyak 76 lot merupakan aset properti yang terdiri atas 30 lot tanah dan bangunan, 39 bidang tanah, serta tujuh unit apartemen. Nilai aset properti tersebut mencapai lebih dari 99 persen dari total nilai lelang yang disiapkan KPK.

Selain aset tidak bergerak, KPK juga melelang 32 lot barang bergerak dengan nilai lebih dari Rp2,6 miliar. Barang-barang tersebut meliputi kendaraan bermotor, alat berat, barang elektronik, hingga perlengkapan lainnya yang telah menjadi barang rampasan negara.

Budi menjelaskan, sejumlah barang bergerak yang dilelang antara lain tiga unit telepon genggam merek Apple dengan harga pembukaan sekitar Rp200 ribuan, empat pin penghargaan berwarna keemasan, tiga pasang sepatu bermerek, satu ikat pinggang bermerek, satu paket perangkat face recognition access control terminal, satu unit mesin kopi bermerek, serta satu perangkat automatic intelligent disinfection.

Untuk kategori kendaraan, KPK menawarkan 16 unit kendaraan roda empat, satu unit kendaraan roda dua, serta empat lot alat berat atau peralatan konstruksi.

Menurut Budi, tahapan lelang sebenarnya telah dimulai sejak 25 Mei 2026. Sebelum proses penawaran dilaksanakan, masyarakat diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi barang yang akan dilelang melalui kegiatan pada 11 Juni 2026.

Kegiatan tersebut akan berlangsung di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur.

“Dalam proses aanwijzing, seluruh calon peserta lelang dapat melihat secara langsung kondisi barang yang akan dilelang, seperti kendaraan bermotor yang dapat dilihat kondisi fisiknya, kelayakan mesinnya, hingga kelengkapan surat-suratnya,” jelas Budi.

Ia menegaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen KPK dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset hasil korupsi.

KPK memastikan seluruh aset yang dilelang telah melalui proses penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. 

Nilai limit aset yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih dari Rp10 miliar, tergantung jenis dan lokasi aset.

Seluruh proses lelang akan dilaksanakan secara daring melalui portal resmi pemerintah. Pada pelaksanaan kali ini, KPK bekerja sama dengan 11 kantor KPKNL untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.

KPK juga menegaskan mekanisme lelang menggunakan sistem open bidding atau penawaran terbuka guna menjamin proses yang transparan, kompetitif, dan akuntabel.

“Untuk menjamin integritas proses, pelaksanaan lelang akan diawasi oleh pejabat lelang dari DJKN Kementerian Keuangan, sehingga seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,” tegas Budi.

BACA JUGA: Penerimaan Murid Baru Jadi Sorotan KPK, Praktik Pungli dan Gratifikasi Masih Ditemukan