Saibumi.com(SMSI), Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Senin (9/3/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi dilakukan oleh penyidik di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Semarang, Jawa Tengah.

BACA JUGA: Lampung Jadi Pintu Gerbang Sumatera, Polda Dirikan 93 Pos Mudik Lebaran

“Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saudara BKS, eks Menteri Perhubungan yang pada tempus perkara menjabat sebagai Menteri,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Komas.com, Senin (9/3/2026).

Menurut Budi, dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami pengetahuan Budi Karya terkait proses dan mekanisme pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA.

Proyek yang tengah diselidiki KPK tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi.

“KPK membutuhkan keterangan saksi saudara BKS untuk menjelaskan terkait pelaksanaan maupun plotting pekerjaan di sejumlah lokasi tersebut, mengingat yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri pada saat itu,” tambahnya.

Selain itu, penyidik juga akan mendalami kemungkinan keterkaitan perkara tersebut dengan Komisi V DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian Perhubungan.

“Dalam perkara ini penyidik juga telah menetapkan Saudara SDW (Sudewo) sebagai tersangka,” jelasnya.

Pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi juga berkaitan dengan perkara yang menjerat Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian pada DJKA.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Harno Trimadi dalam kasus tersebut.

BACA JUGA: Lampung Jadi Pintu Gerbang Sumatera, Polda Dirikan 93 Pos Mudik Lebaran