Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Praktisi hukum asal Lampung, Sopian Sitepu, mengkritik keras kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening yang tidak aktif selama tiga bulan. Ia menilai kebijakan tersebut menyimpang dari fungsi utama lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Wacana atau pemberlakuan tentang rekening yang tiga bulan nganggur bisa diblokir oleh PPATK ini menyimpang, atau di luar dari tugas PPATK itu sendiri,” tegas Sopian, Sabtu (2/8/2025).

Menurutnya, definisi “rekening nganggur” yang dijadikan dasar oleh PPATK tidak memiliki dasar yang jelas. Ia menyebut bahwa tidak adanya aktivitas dalam rekening selama beberapa bulan bukan berarti uang tersebut tidak berguna.

BACA JUGA: KAI Divre IV Tanjungkarang Imbau Warga Tidak Buang Sampah di Sekitar Jalur Rel Kereta Api

“Uang orang di bank dua, tiga, atau empat bulan itu bukan berarti nganggur. Ini tergantung kebutuhan orang terhadap uang itu. Bisa saja dia sengaja menyimpannya untuk keperluan mendesak di masa depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sopyan mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak penuh atas dana miliknya, termasuk kebebasan menyimpan uang di bank selama yang diinginkan.

“Dari sisi hak milik, orang punya uang, punya kebebasan mau berapa lama menyimpan di bank. Maka kebijakan seperti ini tidak dibangun dari landasan filosofis yang benar, juga tidak memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia bahkan memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak buruk terhadap stabilitas keuangan.

“Dampaknya bisa saja guncangan ekonomi. Bisa saja orang ramai-ramai menarik uangnya dari bank karena khawatir. Ini sangat membahayakan,” kata Sopyan.

Untuk itu, ia mendesak agar kebijakan tersebut segera dicabut demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

BACA JUGA: KAI Divre IV Tanjungkarang Imbau Warga Tidak Buang Sampah di Sekitar Jalur Rel Kereta Api