Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Forum Muda Lampung (FML) menyorot pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pemberian penghargaan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung di Hotel Emersia selama 3 hari pada 2-4 Maret 2025. Ketua Umum FML, Arfan ABP mengatakan hal tersebut tidaklah efisien dan membebani anggaran negara.

Arfan pun juga menyebut bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Lampung itu hanyalah sekadar menghambur-hamburkan uang. Senin (03/03/2025).

"Kami menghargai pentingnya evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas KPU, namun kami percaya bahwa efisiensi dan transparansi harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pemerintah," kata Arfan kepada saibumi.com pada Senin.

BACA JUGA: Sekda Kota Bandar Lampung Sebut Pemkot Bakal Efesiensi Anggaran Sebanyak 140 Milyar

Ia menilai kegiatan tersebut tidak selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang di lakukan oleh Pemerintah Pusat lewat Intruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.

"Agenda yang dilakukan oleh KPU Lampung kemarin di Hotel Emersia selama 3 hari terbilang menghambur-hamburkan uang," ucap Arfan.

"Sesuai dengan Inpres untuk melakukan efisiensi anggaran, kami merasa bahwa kegiatan yang melibatkan biaya besar seperti ini perlu dievaluasi secara mendalam," imbuhnya.

Meskipun demikian, pihaknya menghargai pentingnya evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas KPU. Namun begitu, Arfan percaya bahwa efisiensi dan transparansi harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan Pemerintah.

Belum lagi, lanjut Arfan membeberkan bahwa mengingat kondisi Lampung saat ini berada di tengah darurat bencana Banjir, sudah semestinya Pemerintah konsern dan berupaya secara maksimal dalam menangani situasi tersebut.

"Lebih baik anggaran dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat ketimbang agenda yang tidak terlalu bermanfaat dan bisa saja disiasati,"" bebernya.

Untuk itu, Forum Muda Lampung mendorong KPU Provinsi untuk lebih mempertimbangkan alternatif pelaksanaan yang lebih hemat biaya, seperti mengadakan FGD secara daring atau di lokasi yang lebih terjangkau.

"Dengan demikian, KPU bisa tetap menjalankan fungi evaluasi dan penghargaan secara optimal dan tidak boras tanpa membebani anggaran negara," pungkasnya. (Tin)

BACA JUGA: Sekda Kota Bandar Lampung Sebut Pemkot Bakal Efesiensi Anggaran Sebanyak 140 Milyar