Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PHPU.Bup-XXIII/2025 tentang diskualifikasi Aries Sandi sebagai calon kepala daerah harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Pengamat Politik, Erlina MH menilai putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya wajib dilaksanakan.

Dalam hal ini, Dosen Fakultas Hukum Unuversitas Malahayati tersebut menjelaskan bahwa, penyelenggara pemilu harus melaksanakan putusan itu dan menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU).

"PSU harus dilakukan dalam kurun waktu 90 hari pasca putusan MK, secara aturan teknis PSU harus dikonsultasikan dengan KPU RI," terang dia.

BACA JUGA: Reses, Aleg PKS Sambangi Para Suster Purna Tugas di Vita Grasia, Tanggamus

Erlina juga menyoroti bahwa kelalaian KPU Pesawaran dalam melakukan verifikasi Aries Sandi telah menyebabkan diskualifikasi.

"Dalam proses persidangan, PH Andira berhasil meyakinkan hakim MK sehingga memutus diskualifikasi Aries Sandi," katanya.

Dia pun bahwa, menekankan bahwa setiap penyelenggara pemilu baik ditingkatan daerah maupun pusat harus lebih teliti dan melaksanakan sesuai asas dan integritas.

"Dalam PKPU 10/2024 Pasal 14 (2) c & Pasal 20 (2) D angka 1 menyebutkan bahwa syarat pendidikan minimal bagi calon kepala daerah adalah SLTA/sederajat," ucapnya.

Selain itu, Ia pun juga menekankan bahwa, penting mengenyam pendidikan wajib 12 tahun bagi siapapun yang hendak mencalonkan diri memimpin suatu daerah.

"Jangan sampai rakyat dipimpin oleh kepala daerah yang tidak menyelesaikan pendidikan 12 tahun," jelasnya.

Terkait pemungutan suara ulang, Pengamat Politik ini menekankan bahwa, pasti akan sharing menggunakan anggaran APBD.

"Tapi jelas ini sebuah konsekuensi yang mutlak dan menjadi sebuah warning bag semua stakeholder bahwa menjaga demokrasi di negara kita adalah bagian dari penting dalam semua komponen karena akan berdampak pada semua lini salah satunya anggaran," pungkasya. (Tin)

BACA JUGA: Reses, Aleg PKS Sambangi Para Suster Purna Tugas di Vita Grasia, Tanggamus