Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Presiden Jokowi menginfomasikan soal impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) Indonesia mencapai Rp 80 triliun.

Nilai impor itu pun tambahnya masih harus disubsidi lagi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun supaya bisa dinikmati masyarakat dengan harga murah.

BACA JUGA: Tunggu Apalagi, Pemerintah Harus Eksekusi Vaksin Nusantara Sebagai Booster Seperti Prabowo Subianto

"Rp80 triliun itu pun harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 triliun hingga Rp70 triliun," katanya saat hadiri groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, dilansir dari CNNIndonesia Senin (24/1/2022).

Menurut Jokowi, impor tersebut harus segera dihentikan. Pasalnya, negara lain yang diuntungkan dari impor itu.

Padahal indonesia memiliki bahan baku yakni batu bara yang bisa diubah menjadi DME. DME sendiri merupakan merupakan jenis bahan bakar yang terdiri dari senyawa organik. Produk bernilai tambah dari batu bara itu dapat menjadi bahan bakar pengganti LPG.

Jokowi menyebut jika proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Sumatera Selatan sudah dapat berproduksi. Ia berharap proyek bisa mengurangi subsidi sebesar Rp7 triliun.

"Kalau semua LPG stop, dan pindah ke DME duitnya gede sekali, Rp60 triliun hingga Rp70 triliun itu bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar," kata dia.

BACA JUGA: Tunggu Apalagi, Pemerintah Harus Eksekusi Vaksin Nusantara Sebagai Booster Seperti Prabowo Subianto