Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Lampung mempertanyakan kepada Gubernur Lampung dan Walikota Bandar Lampung terkait rencana penutupan tempat wisata selama perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Dalam unggahan melalui akun instagram resminya, PHRI menyuarakan protes atas kebijakan penutupan tersebut. 

BACA JUGA: Balai Besar POM di Bandar Lampung Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

"Yang terhormat Gubernur Lampung, kami pelaku usaha pariwisata (Destinasi Wisata) mempertanyakan tiga hal," tulis akun itu, dikutip saibumi.com, Selasa (21/12/2021). 

Adapun tiga hal adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa MUKTAMAR yg akan dihadiri ribuan orang, dibolehkan oleh WALIKOTA BANDAR LAMPUNG?

2. Mengapa usaha kami harus tutup sesaat setelah acara MUKTAMAR selesai? Padahal kami selama ini patuh dengan kapasitas pengunjung, dan Kami PASTIKAN TIDAK AKAN SAMPAI RIBUAN ORANG SEPERTI ACARA MUKTAMAR. 

3. KAMI MOHON BPK GUBERNUR SELAKU ATASAN WALIKOTA MEMINTA PENJELASAN KEPADA WALIKOTA TERKAIT HAL INI. 

Lebih lanjut dalam unggahan itu tertulis, bahwa PHRI faham dan mengerti, bahwa kewenangan ada di Walikota. Namun Gubernur adalah Kepala Satgas Provinsi. 

"Kami sudah berdarah-darah selama hampir 2 tahun Bapak, liburan nataru menjadi MOMEN kami untuk mendapatkan INCOME, dengan tetap menjalankan PROKES dengan ketat. Industri kami memiliki sertifikat CHSE, dan Scanning QR Code PEDULI LINDUNGI secara ketat," tegasnya. 

PHRI pun berharap agar Gubernur Lampung, dalam hal ini Arinal Djunaidi bisa membantu pihaknya terkait kebijakan ini. 

"Mohon Bantuan Pak Gubernur yang terhormat. Terimakasih," pungkasnya. (Riduan)

BACA JUGA: Balai Besar POM di Bandar Lampung Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)