Saibumi.com (SMSI), Bandarlampung - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat Dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) mendaftarkan pengaduan dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terhadap pengelolaan APBD tahun anggaran 2019 oleh Pemda Kabupaten Lampung Utara ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

“Berdasarkan analisa dan penelitian LSM, menunjukan bahwa pihak Pengguna Anggaran (PA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan modus memecah 7 paket pekerjaan pengadaan barang tersebut menjadi 56 paket pekerjaan pengadaan barang dalam rangka menghindari proses tender/seleksi," ujar Ketua DPW KAMPUD, Seni Aji dalam keterangan persnya. Kamis, (29/07/2021).

BACA JUGA: Gejala Utama Covid-19 Varian Delta

Menurutnya, diduga dalam proses pelaksanaan 56 paket pekerjaan pengadaan barang yang dipecah-pecah tersebut, pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara tidak melakukan survey harga pasaran terendah (pabrikan/distributor) secara resmi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan harga perhitungan sendiri (HPS) dan disinyalir tidak ada acuan pada penetapan spesifikasi teknis sesuai kerangka acuan kerja (KAK).

Menurut Agung Triono sebagai sekretaris yang turut mendampingi dalam penyampaian laporan tersebut, maksud dan tujuan disampaikan laporan ke Kantor Kejari Lampung Utara supaya Kepala Kejari Lampung Utara melakukan penegakan hukum terhadap persoalan yang dinilai terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan Negara/daerah.

“Maksud dan tujuan kami menyampaikan pengaduan adanya dugaan KKN tersebut, agar Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengusut tuntas atas indikasi KKN tersebut dan menuntut dengan seberat-beratnya terhadap para tersangka yang terlibat dalam dugaan KKN tersebut," katanya. (SB.06)

BACA JUGA: Gejala Utama Covid-19 Varian Delta