Saibumi.com(SMSI), Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, diantaranya aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus Level III (Siaga), serta meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi menjelang musim penghujan.

Kepala BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan terkait Gunung Anak Krakatau, berdasarkan pemaparan PVMBG, aktivitas erupsi yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dinamika perkembangan gunung api tersebut.

BACA JUGA: Dua Hotspot Terdeteksi di Mesuji, Kebakaran Hanguskan Lima Hektare Lahan

Meski demikian, potensi sebaran abu vulkanik tetap menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api.

"Berdasarkan informasi dari PVMBG dan laporan BPBD Lampung Selatan serta relawan di Pulau Sebesi, sebaran abu vulkanik saat ini masih dalam kondisi aman dan belum mencapai Desa Tejang, Pulau Sebesi," ujarnya, dalam Rakor Mitigasi Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Lampung, Rabu (4/11/2026).

Aswarodi menegaskan, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga). Karena itu, masyarakat, nelayan, dan wisatawan diminta tidak mendekati kawasan gunung api dalam radius lima kilometer dari kawah.

Dalam rakor tersebut, BPBD Lampung Selatan juga mengusulkan pemasangan rambu-rambu peringatan di sejumlah titik untuk mengingatkan masyarakat dan pengunjung agar tidak memasuki kawasan berbahaya. Usulan itu telah mendapat respons dari PVMBG untuk segera ditindaklanjuti.

Selain ancaman vulkanik, pembahasan juga difokuskan pada potensi bencana hidrometeorologi seiring memasuki masa pancaroba dan musim penghujan.

Aswarodi menyampaikan, BPBD Provinsi Lampung bersama BPBD kabupaten/kota akan melakukan peninjauan terhadap kondisi saluran air dan drainase, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami genangan dan banjir.

Peninjauan dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing pemerintah daerah, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kami akan turun meninjau saluran-saluran air yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional. Sementara itu, untuk kewenangan kabupaten/kota, kami meminta Kalaksa BPBD masing-masing melakukan peninjauan agar seluruh saluran air dapat berfungsi dengan baik dan potensi banjir bisa diantisipasi," jelasnya.

Pemprov Lampung juga akan mendorong penerbitan imbauan Gubernur kepada bupati dan wali kota, agar mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan gotong royong membersihkan selokan dan drainase.

Masyarakat juga diminta memastikan kondisi atap rumah tetap kuat untuk mengantisipasi potensi angin kencang.

Berdasarkan pemaparan BMKG, sejumlah wilayah dengan karakteristik dataran, seperti Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang hingga puting beliung selama masa pancaroba.

Aswarodi turut menyampaikan pesan Gubernur Lampung, agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan secara mandiri dengan mengenali potensi ancaman bencana di lingkungan masing-masing.

Warga yang tinggal di sekitar sungai, tebing, maupun pepohonan besar diminta lebih waspada. Pohon-pohon tua yang berpotensi tumbang perlu segera ditangani, sedangkan saluran drainase harus dipastikan tidak tersumbat menjelang puncak musim penghujan.

Selain itu, masyarakat diimbau menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan penting yang mudah dijangkau ketika terjadi keadaan darurat.

"Pak Gubernur berpesan agar seluruh masyarakat siap menghadapi bencana dan tidak lengah. Salah satu bentuk kesiapsiagaan adalah menyiapkan tas siaga bencana yang ditempatkan di lokasi mudah dijangkau, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat dapat segera menyelamatkan diri," katanya.

Aswarodi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, atau hoaks mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau maupun potensi bencana lainnya.

Ia meminta masyarakat, wisatawan, dan nelayan tidak melakukan aktivitas di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau selama status Siaga Level III masih berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Radin Inten II, Rudi Haryanto, memaparkan bahwa awal musim penghujan di Provinsi Lampung berlangsung secara bertahap karena dipengaruhi perbedaan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah.

Wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat telah memasuki musim penghujan sejak Oktober 2026.

Selanjutnya, pada awal November, musim penghujan mulai terjadi di wilayah Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah.

Sementara Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, serta sebagian wilayah Lampung Timur dan Lampung Selatan diprakirakan mulai memasuki musim penghujan pada akhir November hingga awal Desember 2026.

Rudi menjelaskan, November 2026 masih menjadi periode pancaroba dengan karakteristik hujan lebat berdurasi singkat dan bersifat lokal.

Kondisi tersebut berpotensi disertai angin kencang, petir, hingga puting beliung yang dapat terbentuk akibat pertumbuhan awan cumulonimbus.

Adapun puncak musim penghujan di Provinsi Lampung diprakirakan berlangsung pada Januari hingga Maret 2027, dengan sifat musim secara umum berada dalam kategori normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat, BMKG secara rutin menyampaikan informasi prakiraan cuaca harian, peringatan dini cuaca ekstrem, serta potensi bencana melalui situs resmi, grup komunikasi, dan berbagai layanan diseminasi informasi, termasuk SMS blast dan WhatsApp blast apabila diperlukan. Nelayan Diminta Waspadai Gelombang Tinggi dan Banjir Rob

Sementara itu, Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, Neneng Kusrini, menjelaskan bahwa BMKG Maritim setiap hari menyusun prakiraan cuaca dan kondisi gelombang untuk enam wilayah perairan di Lampung.

Wilayah tersebut meliputi Perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian Selatan, Perairan Timur Lampung bagian Utara dan Selatan, serta Teluk Lampung bagian Utara dan Selatan.

Ia menyampaikan, bahwa peringatan dini gelombang tinggi diterbitkan apabila tinggi gelombang mencapai minimal 1,25 meter sesuai ketentuan BMKG.

Namun, karakteristik setiap wilayah perairan juga perlu menjadi perhatian karena kondisi gelombang dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat berbeda-beda.

"Untuk Perairan Timur Lampung, gelombang setinggi satu meter saja sudah dapat mengganggu aktivitas nelayan karena kondisi rata-rata gelombang hariannya relatif rendah. Sementara itu, di Perairan Barat Lampung, gelombang setinggi 1,5 hingga 2 meter merupakan kondisi yang lebih umum karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia," jelasnya.

Selain gelombang tinggi, BMKG Maritim juga memantau potensi banjir rob yang dapat berdampak lebih besar terhadap wilayah pesisir apabila terjadi bersamaan dengan musim penghujan, angin kencang, dan gangguan cuaca di perairan sekitar Sumatra bagian barat maupun selatan Jawa.

Langkah antisipasi diharapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih tanggap terhadap kondisi lingkungan dan informasi peringatan dini. 

BACA JUGA: Dua Hotspot Terdeteksi di Mesuji, Kebakaran Hanguskan Lima Hektare Lahan