Saibumi.com(SMSI), Lampung Tengah – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah meluncurkan inovasi bertajuk DATUN BEGUWAI MBG (Bersama Menguatkan Tata Kelola, Mitigasi Risiko, dan Pendampingan Hukum Program Makan Bergizi Gratis), sebagai upaya memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Inovasi yang digagas oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) tersebut dihadirkan sebagai instrumen pendampingan hukum untuk memastikan program prioritas nasional itu berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

BACA JUGA: Arsitek Bukan Tukang Gambar: Saatnya Menempatkan Profesi Ini sebagai Penentu Masa Depan Pembangunan

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Rita Susanti, mengatakan keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga bergantung pada tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan seluruh pihak dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko hukum.

"Jaksa Pengacara Negara tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga berperan secara preventif melalui pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum, serta mitigasi risiko hukum sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program," kata Rita dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Menurut Rita, melalui fungsi Legal Opinion, Legal Assistance, dan Legal Audit, Bidang Datun Kejari Lampung Tengah akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, inovasi DATUN BEGUWAI MBG dirancang sebagai pendekatan preventive legal governance untuk mencegah sejak dini potensi penyimpangan, sengketa, maupun kerugian negara dalam pelaksanaan program.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pendampingan hukum harus hadir sejak awal agar potensi masalah dapat dicegah sebelum terjadi," tambahnya.

Selain aspek hukum, Kejari Lampung Tengah juga menyoroti sejumlah hal krusial dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari proses pengadaan, distribusi penerima manfaat, penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), standar keamanan pangan, hingga pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dalam sesi diskusi, para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. 

Beberapa di antaranya terkait pemerataan penerima manfaat, keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah distribusi, pemenuhan kebutuhan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta pemahaman mengenai ketentuan TKDN.

Menanggapi berbagai kendala tersebut, Rita mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas pendataan, serta optimalisasi pendampingan hukum guna meminimalkan risiko dan memperkuat tata kelola program.

Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

"Melalui DATUN BEGUWAI MBG, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah berkomitmen menghadirkan pendampingan hukum yang profesional, preventif, dan solutif guna memperkuat tata kelola, memitigasi risiko hukum, serta memastikan setiap sumber daya negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegasnya.

Kegiatan peluncuran inovasi tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Kepala KPPG Lampung-Bengkulu, Regional SPPI Provinsi Lampung, Ketua Satgas MBG, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), 176 Kepala SPPG, yayasan, serta mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis.

BACA JUGA: Arsitek Bukan Tukang Gambar: Saatnya Menempatkan Profesi Ini sebagai Penentu Masa Depan Pembangunan