Saibumi.com(SMSI), Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait potensi risiko dalam tata kelola realisasi investasi sebesar Rp 6,74 triliun yang tersebar di 175 kawasan industri sepanjang 2025.

Peringatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari langkah pencegahan dini guna memastikan pengelolaan investasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Upaya ini juga diperkuat melalui koordinasi lanjutan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemenperin pada Kamis (2/4/2026) untuk memetakan potensi kerawanan di sektor industri.

BACA JUGA: Penyidikan Kasus Perangkat Desa Pati, KPK Telusuri Aliran Uang Pendaftaran

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para investor, terutama di tengah tantangan penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

“Faktor ekonomi turut memengaruhi IPK karena berkaitan erat dengan perusahaan asing,” ujarnya, dilansir beritasatu.com, Sabtu (4/4/2026).

Sejak Maret 2026, KPK bersama Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin telah melakukan pemetaan risiko sekaligus peninjauan langsung ke sejumlah kawasan industri strategis.

Beberapa kawasan yang menjadi perhatian antara lain Kawasan Industri Jababeka, Surya Cipta Industrial Estate, Jatiluhur Industrial Smart City, KEK Industropolis Batang, serta Kawasan Industri Candi.

Dari hasil pemetaan tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan, khususnya pada aspek perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan industri.

“Kami mendorong pengelola kawasan industri untuk menjunjung tinggi transparansi dalam mendukung pemerintah,” kata Dian.

BACA JUGA: Penyidikan Kasus Perangkat Desa Pati, KPK Telusuri Aliran Uang Pendaftaran