Saibumi.com(SMSI), Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Budi Karya Sumadi dijadwalkan hadir sebagai saksi.

BACA JUGA: Konflik As-Israel dan Iran Dinilai Picu Risiko Kelangkaan BBM di Indonesia

“Benar, saksi BKS dijadwalkan pagi ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam perkara DJKA,” kata Budi Prasetyo soal rencana pemeriksaan eks Menhub, dilansir dari suara.com, Senin (2/3/2026).

Menurut dia, pemeriksaan terhadap Budi dinilai relevan karena yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri Perhubungan saat tempus delicti atau waktu terjadinya perkara tersebut. Keterangan Budi Karya dianggap penting untuk membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

“Jadi kita sama-sama tunggu kehadiran saksi, ya,” tambahnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan proyek-proyek yang tengah diusut berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, termasuk DJKA. Sejumlah proyek yang diduga bermasalah tersebar di berbagai wilayah, antara lain Sulawesi, Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah yang meliputi klaster Semarang, Yogyakarta, dan Solo, Jawa Barat, hingga Sumatera.

Dalam proses penyidikan, KPK mendalami dugaan pengaturan pemenang tender serta aliran dana kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan DJKA. 

Pengembangan perkara terus dilakukan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain. Terbaru, KPK menetapkan Sudewo dari klaster DPR sebagai tersangka dalam pengembangan kasus ini.

BACA JUGA: Konflik As-Israel dan Iran Dinilai Picu Risiko Kelangkaan BBM di Indonesia