Saibumi.com (SMSI) , Bandar Lampung, 17 Agustus 2025, Delapan dekade telah berlalu sejak Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, potret buram kemiskinan masih menghiasi wajah negeri ini. Ironisnya, di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah, jutaan rakyat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pertanyaan besar pun muncul: ke mana larinya sumber daya yang seharusnya menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia?

Jawabannya pahit, tetapi tak bisa diabaikan: korupsi. Praktik haram ini telah menjadi kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oknum pejabat negara dan pemerintahan dengan rakusnya memainkan peran kotor, mengeruk keuntungan pribadi dari uang rakyat. Akibatnya, pembangunan terhambat, pelayanan publik buruk, dan kesenjangan sosial semakin menganga.

Lebih memprihatinkan lagi, oknum aparat negara yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum justru ikut bermain mata dengan para koruptor. Alih-alih melindungi kepentingan rakyat, mereka malah melindungi para pelaku kejahatan yang merugikan bangsa. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum pun terkikis habis.

BACA JUGA: Banjar Tengah Rayakan HUT RI ke-80 dengan Peresmian TK dan Pasraman

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Di usia kemerdekaan yang semakin matang, seharusnya Indonesia mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Namun, kenyataannya masih jauh panggang dari api.

Oleh karena itu, rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Janji beliau untuk mensejahterakan rakyat dari kemiskinan harus segera direalisasikan. Pembangunan harus dilaksanakan secara maksimal dan merata di seluruh pelosok negeri.

Selain itu, Presiden Prabowo juga harus mampu mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap aparat negara. Oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi dan melindungi para koruptor harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum harus menjadi prioritas utama.

Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan hukum. Mari kita jadikan momentum 80 tahun kemerdekaan ini sebagai titik awal untuk membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Semoga opini ini dapat menggugah kesadaran semua pihak untuk bersama-sama memberantas korupsi dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

BACA JUGA: Banjar Tengah Rayakan HUT RI ke-80 dengan Peresmian TK dan Pasraman