Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai raihan WTP ke-11 kali secara berturut-turut oleh Pemprov Lampung.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung yang digelar di Kantor DPRD setempat, pada Jumat (23/5/2025) lalu.

Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Pemprov Lampung tahun 2024.

BACA JUGA: 7 Tips Aman Ibadah di Tanah Suci ala PPIH

"Opini WTP ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Budi.

Meski meraih opini WTP, BPK RI tetap memberikan sejumlah perhatian khusus bagi bagi Pemprov Lampung. Di antaranya, realisasi perjalanan dinas pada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,11 miliar.

Selain itu, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp11,4 miliar dalam pembiayaan jasa konsultasi pada 6 OPD, serta kekurangan spesifikasi pada 24 paket pekerjaan jaringan di 2 OPD senilai Rp8 miliar.

"Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan agar kelebihan pembayaran tersebut disetorkan kembali ke kas daerah," tegas Budi.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap LKPJ 2024.

"Ini merupakan bagian dari upaya menciptakan good governance. Kita patut mengapresiasi semua pihak atas capaian ini," ujar Rahmat Mirzani.

Ia juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi, melainkan tanggung jawab bersama untuk terus menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.

"Pemprov Lampung saat ini termasuk dalam tujuh provinsi yang berhasil meraih opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut. Ini adalah cerminan dari komitmen kita bersama dalam menjalankan amanat undang-undang," katanya.

Gubernur menyatakan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti guna memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan.

"Temuan-temuan ini akan menjadi bahan evaluasi kami agar ke depan bisa lebih baik. Mari kita jadikan capaian ini sebagai momentum menuju keberhasilan yang lebih besar," pungkasnya.

BACA JUGA: 7 Tips Aman Ibadah di Tanah Suci ala PPIH