Saibumi. com, Bandar Lampung - Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung konsisten menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, karena sangat menyengsarakan rakyat utamanya ojek online. PKS mendesak, agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan penetapan kenaikan tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu mengatakan, pihaknya ingin menyampaikan pesan ke Presiden RI, agar memihak ke rakyat. Oleh karenanya, pihaknya memohon agar membatalkan kenaikan harga BBM.

BACA JUGA: Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay Akan Buat Rumusan Payung Hukum Untuk Ojol

"Dengan adanya aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, bentuk nyata keluh kesah di tengah pengambilan kebijakan tersebut. Harusnya Presiden RI berempati ke mereka, dengan membatalkan kenaikan BBM," kata Ade Utami Ibnu usai menemui ratusan pengemudi ojek online (Ojol) di DPRD Lampung, Kamis, 8 September 2022.

Selain itu, Ade turut menyoroti keputusan pemerintah, yang menganggap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM, dijadikan solusi tersebut. Ade menilai, bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan kebutuhan, bahkan banyak tidak memihak pada masyarakat miskin secara merata.

"Contoh nyata, banyak pengemudi Ojol tidak mendapatkan bantuan tersebut, karena harus melewati pemutakhiran data. Ojol langsung terdampak, karena nyawanya ada di BBM, sehingga menganggu usaha mereka," ujar Ade Utami.

Selanjutnya upaya Fraksi PKS DPRD Lampung, untuk membatalkan kenaikan harga BBM harus terus digaungkan di media sosial dan lainnya. Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online (Ojol) Lampung, menyerbu Kantor DPRD Lampung, Kamis (8/9/2022). Mereka kompak, turut menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). (SB05) 

BACA JUGA: Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay Akan Buat Rumusan Payung Hukum Untuk Ojol