Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK Yudhiawan mengungkapkan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi di Lampung yang mengakibatkan salah satu persoalan yang rentan terhadap Korupsi.

Selain itu, ada 7 area intervensi KPK yang sering terjadi tindak pidana korupsi, yakni Perijinan, Optimalisasi Pajak Daerah, Penguatan Pengawas Internal Aparat Pemerintahan, kemudian Manajemen Aset, Manajemen ASN, dan Pengoptimalan Pajak Daerah.

BACA JUGA: Antrian Kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Bikin 'Ruwet', Pemudik Minta Tambah Petugas Jaga

"Secara Nasional termasuk Lampung juga yang paling rawan, makanya itu menjadi atensi kami di seluruh Indonesia tak hanya di Lampung," ungkap Yudhiawan, Kamis (28/4/2022).

Terkhusus barang dan Jasa, terdapat delapan item yang tidak boleh di langgar dalam pengadaan barang dan jasa menurut Perpres terbaru tahun 2021.

“Dimana pengadaan barang dan jasa ada pilpres terbaru no 12 tahun 2021 dan itu harus di patuhi, jangan sampai dalam pengadaan barang dan jasa melanggar yaitu suap, gratifikasi, pemerasan, niat jahat, persengkokolan dan termasuk pembiaran," jelasnya.

Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memberikan atensi khusus terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Lampung.

Hal tersebut disampaikan Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan saat melakukan supervisi di DPRD Lampung.

"Terkait KONI, Itu sedang ditangani kejaksaan tinggi. Dan kebetulan tim kami masih ada disana (Supervisi)," pungkas Yudhiawan. (Riduan)

BACA JUGA: Antrian Kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Bikin 'Ruwet', Pemudik Minta Tambah Petugas Jaga