Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Puluhan pedagang kaki lima menolak penertiban dan relokasi yang berjualan disepanjang Jalan Bukit Tinggi, Tanjung Karang, Bandar Lampung. Kamis (18/11/2021) 

Berdasarkan Pantauan Saibumi.com, relokasi tersebut sempat ricuh, saling dorong mendorong antara pedagang kaki lima dengan Satpol PP dan Pemerintah Kota. 

BACA JUGA: Gubernur Arinal Djunaidi Raih Piagam Penghargaan Bidang Ketenagakerjaan Paramakarya 2021

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan satu alat berat eskavator untuk menggusur lapak pedagang. Namun, sejumlah pedagang tetap berdiri membuat barisan untuk menghalangi jalan. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pedagang menolak relokasi lantaran menurutnya Pemerintah Kota tidak adil kepada para pedagang. 

Tidak hanya itu, mereka juga menganggap penggusuran ini tanpa legalitas dan surat yang sah. Sebab Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memberikan surat resmi penggusuran ke pedagang. Mereka juga menganggap penggusuran ini masih proses SP1, masih dalam proses mediasi. 

Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol mengatakan penertiban ini sementara diberhentikan dan akan dikordinasikan kembali. 

"Untuk menjaga kondisifitas agar tidak terjadi bentrok, jadi kami akan berkordinasi kembali, tapi pelaksanaannya akan tetap kita lanjuti,"katanya kepada Saibumi.com. 

Menurutnya langkah ini diambil agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan."karena yang kita hadapi masyarakat kita jadi kita harus hati-hati dalam melaksanakan penertiban ini,"pungkasnya. (Sinta) 

BACA JUGA: Gubernur Arinal Djunaidi Raih Piagam Penghargaan Bidang Ketenagakerjaan Paramakarya 2021