Saibumi.com (SMSI), Lampung Timur - Rapat koordinasi deklarasi peduli pencegahan Covid-19 bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Jl. Lintas Timur Sumatera, Desa Sukadana Ilir, Kamis (5/8/2021).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh, Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi, Dandim 0429/Lamtim Letkol Kav. Muhammad Darwis, Kabag Ops Polres Lamtim AKP. Heru. S, Asisten 1 Setdakab Lamtim Syahmin Saleh, Kemenag Indra Jaya, Dirut RSUD Sukadana Dr. Wayan, Kadiskes Dr. Nanang, perwakilan Tokoh Agama, tokoh adat, dan perwakilan FKUB.

BACA JUGA: Dipandemi Covid-19, Pelajar dan Mahasiswa Jadi Korban

Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi dalam sambutanya menyampaikan penyebaran Covid-19 di Lamtim masih dinilai cukup tinggi dengan katagori zona merah.

"Kasus perkembangan penyebaran covid-19 termasuk di Kabupaten Lampung Timur cukup tinggi yang saat ini masuk kategori zona merah, sehingga untuk menyikapi situasi yang demikian Pemkab Lamtim melalui Instruksi Bupati Lamtim nomor : 360 / 208 / 31-SK / VII / 2021, tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkecil sampai di tingkat Dusun/RT", ucapnya.

Menurutnya untuk mendukung pelaksanaan instruksi Bupati tersebut perlu adanya komitmen bersama antara satgas penanganan covid-19 dengan seluruh komponen masyarakat terkait dalam rangka pencegahan penanganan Covid-19.

Beberapa poin deklarasi peduli pencegahan Covid-19 yang di bacakan pada rapat tersebut, diantaranya :

1. Protokol kesehatan adalah harga mati
2. Mendukung sepenuhnya penerapan 5 M (memakai masker untuk tangan pakai sabun dan air mengalir menjaga cara menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dalam aktivitas sehari-hari)
3. Mendukung pemerintah dalam penerapan PPKM sampai tingkat dusun RT
4. Mendukung pembatasan kegiatan ibadah pada tempat ibadah dan mengedepankan pelaksanaan ibadah dari rumah
5.Mendukung penundaan sementara kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti pengajian dan atau yang sejenis serta kegiatan sosial kemasyarakatan
6. Kegiatan resepsi /hajatan dan kegiatan sejenis tidak diperbolehkan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan
7. Mendukung kegiatan belajar mengajar secara daring
8. Mendukung dan ikut mensosialisasikan serta bersedia mengikuti program vaksinasi dari pemerintah
9. Mendukung dan ikut mensosialisasikan penundaan sementara kegiatan rapat pertemuan sosialisasi dan atau yang sejenis
10. Berpartisipasi secara aktif dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid.
11. Apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam kesepakatan ini kami yang bertanda tangan dalam kesepakatan wajib mengikuti menegur menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk dapat dihentikan dibubarkan apabila berulang kali melakukan pelanggaran maka pihak shahibul hajat maupun pemilik usaha atau tempat usaha akan dikenakan sanksi administrasi dan hingga penutupan tempat usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditindak lanjuti melalui penegak hukum yang berlaku berdasarkan

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor :11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus (Covid-19)
b. Peraturan menteri Kesehatan nomor : HK /01 /07/06 /menkes/38 2/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona virus disease 2019 (Covid-19).

c. Instruksi menteri Dalam negeri nomor : 13 tahun 2021 tanggal 31 Mei 2001 tentang perpanjangan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis Mikro mengoptimalkan posko penanganan pandemi Corona virus disease di tingkat desa atau kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019.

d. Maklumat Kepolisian negara Republik Indonesia nomor : map/4/3 /Xll/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal kepatutan terhadap protokol kesehatan untuk tidak menyelenggarakan pertemuan kegiatan yang mengundang orang banyak di tempat-tempat umum. (Robenson)

BACA JUGA: Dipandemi Covid-19, Pelajar dan Mahasiswa Jadi Korban