Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Pemerintah Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa Bakso Sony tetap wajib menyetorkan pajak meskipun akan menutup seluruh gerai yang ada di Kota Bandarlampung.

"Pajak ini kewajiban dan hak Pemkot, beda dengan retribusi, karena ini merupakan hak Pemkot yang harus disetorkan," ujar Wakil Wali Kota Bandarlampung, Deddy Amarullah, dilansir dari ANTARA. Senin (05/07/2021)

BACA JUGA: Truk Tangki Berisi Minyak Sawit Terguling Di Bypass Jalan Soekarno-Hatta

Deddy menyebutkan jika PB1 yang mesti dibayarkan para pengusaha tidak membebani mereka karena merupakan uang milik konsumen yang makan di tempat tersebut yang nantinya dimasukkan ke kas daerah untuk pembangunan.

Untuk penghapusan pajak menurutnya tidak bisa karena negara dan pengadilan yang memutuskan disertai pembuktian-pembuktian. Bahkan di dalam UUD juga tidak ditemukan.

"Jika Bakso Sony hendak menutup semua gerainya di Bandarlampung karena keberatan dengan pemasangan tapping box maka itu hak perusahaan mereka, namun yang harus dipahami adanya alat rekam transaksi merupakan perintah dari KPK guna mencegah kebocoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang diturunkan dalam Perda 1 tahun 2011 tentang pajak daerah dikenakan 10 persen yang dipungut dari konsumen," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa Tim Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (TP4D) sudah memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum menutup sementara gerai-gerai Bakso Sony di Bandar Lampung.

"Mereka membuat opini ke masyarakat bahwa seolah-olah Bakso Sony menutup semua gerainya dikarenakan kesalahan Pemkot," katanya.

Dirinya berharap bahwa para pengusaha dapat bersikap kooperatif dengan memasang tapping box sesuai peraturan sehingga permasalahan cepat selesai. (SB.06)

BACA JUGA: Truk Tangki Berisi Minyak Sawit Terguling Di Bypass Jalan Soekarno-Hatta