Logo Saibumi

Sengketa Lahan Warga VS PTPN VII, Sopian Sitepu: Tidak Ada Lagi Tanah Ulayat

Sengketa Lahan Warga VS PTPN VII, Sopian Sitepu: Tidak Ada Lagi Tanah Ulayat

Tim Kuasa Hukum dan Legal PTPN VII. (Foto. Eva Suryani)


Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Terkait persoalan sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) dengan warga 10 desa yang ada di Kecamatan Sungkai Selatan, Sungkai Utara dan Bunga Mayang, Tim Kuasa Hukum PTPN 7 yang diketuai Sopian Sitepu menegaskan lahan tersebut secara legal milik PTPN7.

Dalam konferensi pers yang digelar Tim Kuasa Hukum di Kantor PTPN 7, Bandar Lampung, Selasa, 11 Februari 2020, Sopian Sitepu menjelaskan obyek gugatan tanah seluas 4.650 ha, dengan rincian 4.189 ha di Way Kanan dan 461 ha di Lampung Utara yang merupakan lahan eks (HPH) PT BG Dasaad Joint Venture Inc merupakan lahan milik PTPN 7 yang diberikan melalui surat penugasan dari Departemen Pertanian sesuai Surat Nomor: 772/Mentan/IX/1980 tertanggal 8 September 1980 kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung.

BACA JUGA: Herman HN Minta Juri MTQ Ke-51 Objektif untuk Jaring Kafilah Terbaik

"Dalam penugasan tersebut, Gubernur Gubernur KDH Tingkat I Lampung ditugaskan untuk memberikan areal seluas 21.000 ha kepada PTP XXI- XXII (Persero), sekarang PT PTPN VII," papar Sopian Sitepu.

Untuk mencukupi lahan seluas 21.000 ha, maka Dirjen Kehutanan dengan surat Nomor: 330/DJ/I/1983 tanggal 26 Januari 1983 memberikan kepada PT PTPN 7 lahan seluas ±7.500 ha eks HPH PT BG Dasaad Joint Venture Inc.

Atss lahan tersebut, PT PTPN 7 telah melakukan pengurusan perizinan dan pengukuran lahan; land clearing lahan seluas 2.450,5 ha; land preparation lahan seluas 2.109,5 ha; membangun rumah karyawan tipe 36 sebanyak 12 unit pada tahun 1987; membangun barak karyawan di tahun 1987; membangun sarana dan prasarana lainnya yang dimulai tahun 1981 sampai 1999; serta mengelola menjadi perkebunan tebu secara terus menerus sejak tahun 1984 sampai tahun 1999.

Sejak eforia reformasi, lanjut Sopian, warga masyarakat melakukan okupan dan mengalihkan kepada PT Bumi Madu Mandiri dengan dibuat akta di hadapan Notaris Chairul Anom berupa Akta Perjanjian Untuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 1 tertanggal 2 Agustus 2006 dan Akta Nomor 4 tertanggal 31Juli 2006, berupa tanah Bekas Perkebunan Tebu Bungamayang dengan mengaku sebagai tanah hak ulayat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir.

"Dalam proses persidangan PT Bumi Madu Mandiri dan Chairul Anom juga telah mengajukan beberapa bukti yang saat dikonfirmasi dengan saksi yang diajukan oleh PTPN VII, tidak pernah melakukan penandatanganan akta peralihan hak atas tanah dengan ganti rugi kepada PT Bumi Madu Mandiri dihadapan Notaris Chairul Anom, yang terlampir dalam daftar akta yang dibuat oleh Chairul Anom yang diajukan dipersidangan

Dasar akta penyimpanan yang dilakukan oleh Chairul Anom sebagai pembagian tanah hak ulayat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir saksi yang dihadirkan PTPN VII mengaku tidak pernah menandatangani lampiran akta penyimpanan dan tandatangan saksi yang dijadikan bukti oleh Chairul Anom berbeda dengan tandatangan saksi dan diduga tandatangan saksi palsu.

Selain itu, berdasarkan keterangan ahli di persidangan Prof Rehngena Purba, jika ada masyarakat mengaku klaim sebagai tanah ulayat, maka harus melakukan kajian penelitian yang melibatakn akademisi, pakar hukum adat, tokoh adat, LSM pemerintah setempat dan lain untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara subyek yang mengaku pemilik tanah ulayat dengan obyek tanah ulayat sesuai Permenag/BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan tertentu.

"Apabila areal tanah sudah ada statusnya Eks Areal HPH PT BG Dasaad Joint Venture Inc, maka tidak ada lagi tanah ulayat dan menurut Ahli Mukmin Zaki perbuatan PT Bumi Madu Mandiri adalah okupan yang secara hukum tidak dilindungi," tandas pengacara bergelar doktor ilmu hukum itu. (*/Red)

BACA JUGA: Akui Potensi dan Keindahan Alam Bandar Lampung, Dubes India Bakal Ajak Investor Masuk

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong