Logo Saibumi

Polemik SMKN 1 Purbolinggo, Berdiri di Tanah Milik Desa, DPRD Lamtim Siapkan Anggaran Ganti Rugi Lahan

Polemik SMKN 1 Purbolinggo, Berdiri di Tanah Milik Desa, DPRD Lamtim Siapkan Anggaran Ganti Rugi Lahan

SMKN 1 Purbolinggo. (FOTO: Nurman Agung)

Saibumi.com (SMSI) Lampung Timur - Polemik pembangunan unit sekolah baru (USB) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Purbolinggo, Lampung Timur (Lamtim) menemui titik terang.

Diketahui, lika-liku pembangunan SMKN I Purbolinggo cukup rumit. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui APBD 2018 menganggarkan Rp 3,8 miliar untuk pembangunan SMKN I Sekampungudik, Desa Brawijaya. Masyarakat Brawijaya menyambut kabar baik pembangunan sekolah tersebut. Warga menghibahkan tanah seluas 1,5 hektar untuk pembangunan sekolah.

BACA JUGA: Blangko KTP-El di Disdukcapil Lamtim Sudah Tersedia, Warga Diminta Urus Sendiri

Meski bangunan sekolah belum ada, hanya tersedia material bangunan, namun sekolah ini telah menerima 66 siswa. Kegiatan belajar puluhan siswa terpaksa menumpang di SDN Brawijaya. Dewan guru dan puluhan siswa mengeluh karena bukan hanya gedung sekolah saja yang belum berdiri, legalitas sekolah tersebut pun belum ada.

Kabar lain berhembus, anggaran Rp 3,8 miliar untuk pembangunan SMK yang sebelumnya sudah diplot untuk Sekampungudik diduga dialihkan ke Kecamatan Purbolinggo.

Penyebab peralihan ini karena diduga persoalan status tanah di Desa Brawijaya yang berdiri di lahan Register 38. Namun, warga Brawijaya tetap bersikeras karena desa mereka duduki sudah menjadi desa definitif sejak tahu  1975. Bahkan di Desa Brawijaya sudah berdiri SD negeri dan SMP negeri yang bisa menunjang pembangunan SMK negeri.

Karena menuai polemik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung turun tangan menemui tokoh masyarakat setempat. Salah satu poin yang menjadi bahasan yakni, belum adanya kejelasan tentang legalitas SMKN 1 Sekampungudik yang masih dalam tahap pendaftaran, sehingga disarankan agar siswa SMKN 1 Sekampungudik menginduk ke SMKN Marga Sekampung. Menurut Disdukbud Lampung bahwa nomor induk lebih dulu diprioritaskan, sehingga puluhan siswa yang menjadi korban terpaksa pindah belajar.

Tahun 2019 Disdukbud Lampung pembangunan SMKN I di Purbolinggo dengan anggaran Rp 2,7 miliar. Namun, polemik pembangunan sekolah tersebut berlanjut karena berdiri di tanah milik Desa Tegalgondo. Warga dan perangkat desa mendatangi DPRD Lamtim pada Rabu, 5 Februari 2020 menutut agar dianggarkan ganti rugi lahan.

Sekretaris Komisi I DPRD Lamtim, Teguh Suyatman, mengatakan para perangkat Desa Tegalgondo mendatangi kantor DPRD didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Purbolinggo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta perwakilan Polsek Purbolinggo untuk menghadiri rapat dengar pendapat diwakili Komisi I dan Komisi IV.

Dalam rapat, para masyarakat dan perangkat Desa Tegalgondo menyampaikan usulan kepada lembaga legislatif agar dapat menyetujui usulan anggaran ganti rugi lahan SMKN I Purbolinggo sesuai nilai jual objek pajak (NJOP).

Menurut Teguh Suyatman, usulan atau tuntutan itu tidak sesuai aturan. Sebab, kata dia, lahan yang telah berdiri SMKN 1 itu adalah lahan milik desa, dan saat ini Disdikbud Provinsi Lampung pun telah mendirikan bangunan USB senilai Rp2,7 miliar.

“Kan aneh, bangunannya sudah berdiri oleh Disdikbud Provinsi, kok sekarang tiba-tiba perangkat dan masyarakat desa datang ke kami minta kita agar menyampaikan usulan kepada Pemda Lampung Timur untuk menganggarkan biaya penggantian lahan di SMK itu,” kata anggota Fraksi PKS itu.

Sementara itu, anggota Komisi IV, Gunardi, menyampaikan, bahwa DPRD Lamtim melalui rapat telah menyetujui ganti rugi lahan. DPRD Lamtim berencana akan mengganggarkan ganti rugi lahan pada APBD Perubahan 2020 atau APBD 2021. Meskipun ranah SMK milik Disdukbud Lampung. Namun proses ganti rugi melalui Disdukbud Kabupaten Lamtim. Prosesnya, Pemkab Lamtim ganti rugi lahan, dan masyarakat Desa Tegalgondo menghibahkan tanah tersebut ke Disdikbud Lampung.

"Saat ini status tanah tempat berdiri SMK itu milik desa. Makanya ada beberapa sertifikat warga yang dijaminkan atau dititipkan ke polsek supaya ganti rugi cepat selesai. Karena ini merupakan kemauan masyarakat dengan berdirinya sekolah tersebut," kata dia.

Dikatakannya, hasil konsultasi Komisi IV dengan Disdukbud Provinsi Lampung bahwa SMKN I Purbolinggo sudah resmi berdiri.

"Selain itu juga mendapat izin menerima siswa baru pada tahun 2020 ini untuk proses belajar dan mengajar," ungkapnya. (*)

Laporan Reporter Saibumi.com Nurman Agung

BACA JUGA: Tim GLD Lampung Barat Gelar Lomba Menulis Antarpengelola

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA