Logo Saibumi

Wali Kota Herman HN Minta BPN Tidak Pasang Tarif Mahal Urus PTSL

Wali Kota Herman HN Minta BPN Tidak Pasang Tarif Mahal  Urus PTSL

Seorang warga sedang mengambil sertifikat tanah kepada petugas PtSL dengan menunjukan KTP Bandar Lampung. (FOTO: Siska Purnama Sari)

Saibumi.com (SMSI) Bandar Lampung - Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, menekankan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) program pemerintah pusat, untuk tidak memungut biaya besar.

Herman menjelaskan, PTSL dibentuk untuk membantu warga tidak mampu dalam kepengurusan sertifikat tanahnya. Sehingga, untuk biaya yang diambil tidak lebih dari Rp 500.000

BACA JUGA: Herman HN Bagikan 2.000 Sertifikat Tanah Milik Warga

"Ya jangan mahal-mahal, rakyat ini kan nggak banyak uang. Sekitar Rp 300.000, paling mahal Rp 500.000 lah, karena itukan untuk materai untuk keperluan lain," jelasnya.

Menurutnya, program pemerintah pusat dalam hal PTSL ini untuk membantu warga miskin.

"Kasihan rakyat ini, kan presiden sudah sengaja supaya masyarakatnya lebih mudah, lebih murah. Jangan dimain-mainkan," pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Petanahan Nasional (BPN), Ahmad Aminullah, mengaku pihaknya tidak memberatkan warga dalam hal pembayaran. Semua kepengurusan ada di tangan panitia ajudikasi atau kelompok masyarakat (Pokmas).

"Kalau masalah kegiatan tugas kami membuat sertifikat tanah, kami mengumpulkan data administrasi tentang kepemilikan tanah. Kalau masalah biaya, itu ada di pokmas di masyarakat," kata Aminullah.

Soal bayar membayar, ia juga kurang bisa memahami karena mungkin ada masyarakat yang belum memiliki surat menyurat yang lengkap untuk kegiatan lainnya. Dalam kegaitan ini hal tersebut mungkin bisa tergantung dari keperluan dan kepentingan dengan masyarakat sendiri.

"Cuma kalau kami tugas kami adalah kami melakukan pengukuran sampai dengan sertifikat. Kalau di BPN tidak memungut, karena kami telah dibebankan sama kegiatan anggaran yang akan ada," ungkapnya.

Tekait dengan himbauan wali kota agar pungutan tidak terlalu tinggi, pihaknya menyetujuinya dan berharap dengan lebih murah dan lebih mudah .

"Iyalah kalau masalah dana terlalu tinggi itu bagimana masyakat mau mesertifikatkan tanah, di mana tujuan PTSL ini untuk membantu masyarakat kalangan menengah bawah. Tapi kalau yabg mampu dan kita anggap mampu jangan ikut ptsl, silahkan saya ikut rutin," pungkasnya.

Laporan Reporter Saibumi.com Siska Purnama Sari

BACA JUGA: Riana Sari Arinal Dilantik sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Lampung Periode 2019-2024

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA