Logo Saibumi

Sepanjang 2019 Ombudsman Lampung Kembalikan Pungli BOSDA Rp200 Juta

Sepanjang 2019 Ombudsman Lampung Kembalikan Pungli BOSDA Rp200 Juta

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf. Foto: Siska Purnama Sari/Saibumi.com

Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Laporan terkait permasalahan Pendidikan di tahun 2019 cukup menyita perhatian Ombudsman, bagaimana tidak, mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga pungutan di luar ketentuan yang dilakukan oleh sekolah negeri.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, saat menggelar konferensi pers catatan laporan yang masuk Ombudsman tahun 2019, di Kantor Ombusman Lampung, Selasa, 7 Januari 2020.

Menurut Nur, untuk masalah PPDB, beberapa calon peserta didik yang hendak mendaftar terkendala dengan persyaratan yang dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Di mana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan.

"Sementara masalah pungutan yang di luar ketentuan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)," katanya.

Dalam hal tersebut, lanjutnya, Ombudsman melakukan tindakan korektif. Salah satunya mengembalikan uang hasil pungutan terhadap siswa penerima BOSDA sekitar Rp200 juta.

"Setiap pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman itu ada namanya LAHP. Tapi, ada yang terselesaikan. Setelah diberikan tindakan korektif ada juga yang terselesaikan tanpa tindakan korektif di dalam LAHP tersebut," ujarnya.

Nur mengutarakan, contoh laporan yang telah diselesaikan tanpa mengeluarkan tindakan korektif, salah satunya laporan terkait tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Tanggamus. Di mana selama proses pemeriksaannya Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan membayarkan tunggakan tunjangan sertifikasi sebesar Rp3,1 miliar.

"Bayangkan ada ratusan penerima manfaat atas dibayarnya tunjangan sertifikasi tersebut," ungkapnya.

Lebih lanjut Nur Rakhman mengatakan, Laporan yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk pengawasan pelayanan publik oleh masyarakat sebagaimana amanat UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

"Namun, kami juga menyadari kesadaran masyarakat untuk membuat laporan ke Ombudsman masih terbilang minim," pungkasnya. (*)

Laporan Reporter Saibumi.com, Siska Purnama Sari.

BACA JUGA: Telat Hadiri Sumpah Jabatan, Herman HN Akan Beri Sanksi Pejabat Pemkot

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong