Logo Saibumi

Mantan Plt Wakil Ketua I DPRD Lamteng Sebut Pemilihan Wabup Cacat Hukum

Mantan Plt Wakil Ketua I DPRD Lamteng Sebut Pemilihan Wabup  Cacat Hukum

Wahyudi. Foto IST

Saibumi.com (SMSI Lampung) Lampung Tengah – Tahapan pemilihan calon wakil bupati Lampung Tengah sisa jabatan 2016-2021 yang dijalankan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD setempat menyisakan polemik.
Sejumlah nama yang sempat tergabung dalam Pansus calon wakil bupati DPRD Lamteng menganggap, tahapan pengangkatan yang saat ini berjalan cacat hukum dan menyalahi regulasi Parpol dan perundangan-undangan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenhukumham).
Mantan Pelaksanan Tugas (Plt) Wakil Ketua I DPRD Lamteng periode 2014-2019, Wahyudi menyebut, tidak keluarnya rekomendasi dari pimpinan pusat masing-masing partai pengusung Mustafa – Loekman, membuat ia saat itu bersama unsur pimpinan DPRD Lamteng menghentikan tahapan pengangkatan calon Wabup sisa periode 2015-2020.
“Saya dan Pak Febri (Febriyantoni, Plt Ketua DPRD Lamteng periode 2014-2019) saat itu melakukan verifikasi (bakal calon Wabup) ke DPP partai pengusung (Mustafa – Loekman),” terang Wahyudi saat dikonfirmasi, Jumat 13 Desember 2019
Lanjut Wahyudi, dari proses verifikasi bakal calon Wabup yang diusung oleh partai koalisi, dari enam partai hanya DPP Partai Demokrat saja yang mengeluarkan rekomendasi, sementara sisanya termasuk PDIP partai tempatnya bernaung tidak mengeluarkan rekomendasi bakal calon.
“Yang harus dilihat itu kan sudut pandang partai pengusung. Seperti di partai saya PDIP, aturannya jelas, setiap bakal calon bupati, walikota atau gubernur, itu harus ada rekomendasi dari DPP. Aturannya harus ada dua nama bakal calon yang dimajukan, dua nama itu pun harus diketahui dan direkomendsi DPP,” terangnya.
Saat disinggung bahwa dua nama Cawabup yang saat ini bergulir di DPRD Lamteng yakni atas nama Anang Hendra Setiawan dan Yanuar Sarif, adalah hasil kesepakatan partai politik pengusung, Wahyudi justru mempertanyakan legalitas dan pemberkasan surat rekomendasi keduanya.
“Itu tidak sesuai regulasi dan pemberkasan (calon wakil bupati). Semua harus ada cap basah ketua umum (PDIP) dan juga Sekjen.
Regulasi parpol sangat kuat. Dan ingat, pemilik parpol (PDIP) ini bukan Loekman (Djoyosoemarto), tapi yang tertulis di Kemenhukumham yakni Megawati Soekarnoputri,” tandasnya.
Adapun alasan unsur pimpinan DPRD Lamteng saat itu mengehentikan tahapan pengangkatan calon Wabup ujar Wahyudi, karena tidak adanya verifikasi dan surat rekomendasi dari dari DPP partai pengusung masing-masing dan juga legal hukum.
“Waktu itu kami batalkan (tahapan pengangkatan Wabup), dan supaya ditindaklanjuti saja oleh panitia (Pansus DPRD Lamteng periode 2019-2024). Karena ini rawan gugatan PTUN (dari pengurus pusat partai pengusung) dan pidana,” pungkasnya.(*)

Laporan Reporter Saibumi.com Sansurya

BACA JUGA: Antisipasi Lonjakan Penumpang pada Nataru 2020, Perum Damri Lampung Siagakan 136 Armada

#

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong