Logo Saibumi

Ketua DPRD Lampung Buka Rakernas ADPSI dan Forum Sekwan

Ketua DPRD Lampung Buka Rakernas ADPSI dan Forum Sekwan

Foto IST

Saibumi.com (SMSI Lampung) Bandar Lampung – Asosisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) merekomendasi 21 point berdasarkan hasil dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Hotel Novotel Bandar Lampung pada tanggal 9-12 Desember 2019.

Hasil Rakernas akan dikirim kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.

BACA JUGA: Pengajian bersama Ustad Solmed di Trimurjo Lamteng, Musa Ahmad Janjikan Kemajuan Kampung

“Rapat kerja Nasional ini mengusung tema Melalui Silaturahmi Nasional Kita Tingkatkan Komunikasi dan Kerjasana DPRD Provinsi Lampung, selain itu ada Forum Sekretaris Dewan Se Indonesia yang berlangsung sama selama dua hari,”  kata Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay saat pembukaan Rakernas.

Politisi berharap, dengan kegiatan Rakernas akan terjalin silaturahmi secara Nasional dalam upaya meningkatkan  Komunikasi dan kerjasama DPRD setempat Indonesia, termasuk Forum Sekretaris Dewan.

Adapun rekomendasi ini di antaranya sebagai berikut, usulan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, terkait peningkatan penghasilan/ kesejahteraan dan pajaknya dibebankan kepada APBD seperti, Pasal 19 sebagai bentuk penghargaan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi ADPSI mendorong agar uang jasa pengabdian dapat dinaikan sesuai dengan kelompok kemampuan keuangan daerah dinaikan sebanyak 2 (dua) kali lipat.

Kemudian Pasal 22 terkait Dana Operasional Pimpinan DPRD Provinsi ADPSI mendorong agar dana tersebut dapat dinaikan sebanyak dua kali lipat.

Pasal 8 terkait pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi ADPSI mendorong agar dinaikan sebanyak 2 (dua) kali lipat.

Terkait besaran belanja perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Provinsi ADPSI mendorong agar besaran satuan belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) bukan PMK.

Terkait asuransi kesehatan yang saat ini menggunakan BPJS ADPSI mendorong agar ada tambahan asuransi kesehatan di luar dari BPJS. Pelaksanaan reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi ADPSI mendorong agar pertanggung jawabannya dalam bentuk lumpsum.

Revisi terkait UU No 23 Tahun 2014 tentang batasan kewenangan Provinsi dan Kabupaten, kewenangan Provinsi diharapkan dapat sampai pada pembangunan desa.

ADPSI mendorong Revisi PP No 84 tahun 2014 pasal 10 terkait penghapusan aset agar Pimpinan DPRD dapat disamakan  dengan pejabat negara.

Dalam rangka penyeragaman Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat DPRD Provinsi mengusulkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi dengan jumlah anggota lebihdari 85 orang, susunan tipe A dengan jumlah5 (lima) kepala bagian dengan masing-masing 3 (tiga) subbagian.

DPRD Provinsi dengan jumlah anggota di bawah dari 85 orang, susunan tipe B dengan jumlah 4 (empat) kepala bagian dengan masing-masing tiga sub bagian.

Agar indikator penentu dalam penentuan Typelogi Sekretariat DPRD dapat dipecah menjadi 4-6 indikator.

Agar revisi PP18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 9 dan 10.

ADPSI Mendorong agar Pemerintah dapat Meninjau ulang rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV di daerah.

Dalam rangka keseragaman penyusunan Tatib DPRD Provinsi Hendaknya Kemendagri membuat satu pedoman dari Tatib yang berlaku saat ini, karena penyusunan Tatib berdasarkan Peraturan yang sama yaitu PP no.12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota  dan Undang undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Kedudukan Penempatan sekertariat DPRD bukan menjadi mitra Komisi tetapi berada di bawah langsung di Pimpinan DPRD (sesuai UU Nomor. 23 tahun 2014 pada Pasal 215 dan PP Nomor. 12 tahun 2018 pasal 67) dan Untuk mengakomodir Muatan Lokal Daerah cukup ditambahkan pada Tatib yang telah dibuat Kemendagri.

ADPSI medorong agar ada upaya serius dari Pemerintah untuk menangani konflik Agraria antara Perusahaan dengan masyarakat agar tidak menjadi konflik yang lebih besar.

ADPSI mendorong dan memberikan perhatian  kepada anggota DPRD Provinsi di Daerah yang terlibat  dalam persolaan hukum dengan cara memberikan bantuan Advokasi.

Sedangkan Tim Perumus yakni pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pimpinan DPRD Provinsi Riau, Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Pimpinan DPRD Provinsi Papua,

Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi selatan dan Pimpinan DPRD Provinsi Banten.(SB05)

 

 

 

 

BACA JUGA: Tak Kompak Ucap Sumpah, Gubernur Lampung Meradang saat Lantik JPTP

#

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong