Logo Saibumi

Pelajar Tanya ke Jokowi: Kenapa Tidak Berani Menghukum Mati Koruptor?

Pelajar Tanya ke Jokowi: Kenapa Tidak Berani Menghukum Mati Koruptor?

Foto: Suara.com

Saibumi.com (SMSI Lampung) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum ada penerapan hukuman mati untuk para koruptor yang diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Namun dia menyebut hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap anggaran penanggulangan bencana alam.

BACA JUGA: Saibumi Goes To Aceh

"Tapi sampai sekarang belum ada (koruptor dihukum mati), di luar bencana belum ada. Yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati. Undang-undang ada, (tapi) belum tentu diberi ancaman hukuman mati, di luar itu UU-nya belum ada," ujar Jokowi, saat sesi tanya jawab dengan para siswa di acara pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK Negeri 57 Jakarta, Taman Margasatwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2019.

Dia pun mencontohkan ketika ada orang yang melakukan korupsi anggaran untuk bencana alam seperti gempa, tsunami di Aceh ataupun di Nusa Tenggara Barat (NTB), bisa dihukum mati.

"Kalau korupsi bencana alam dimunginkan. Kalau nggak, tidak. Misalnya ada gempa, tsunami di Aceh atau NTB, kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana. (Jika) duit itu dikorupsi, bisa (dihukun mati)," kata Jokowi, dilansir Suara.com -- jaringan Saibumi.com.

Hal itu diungkapikan Jokowi menanggapi pertanyaan yang disampaikan siswa SMK 57, Harli Hermansyah.

Dia bertanya kepada Jokowi, kenapa pemerintah tidak tegas memberikan hukuman mati kepada koruptor.

"Mengapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas, kenapa tidak berani? Di negara maju misalnya, (koruptor) dihukum mati. Kenapa kita hanya penjara, tidak ada hukuman tegas, hukuman mati?" tukas Harli.

Jokowi pun mengatakan jika dalam UU memang ada hukuman mati kepada koruptor terkait bencana alam.

"Ya, kalau di Undang-undangnya memang ada, yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan," ujarnya.

Jokowi sempat bertanya kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, soal aturan pemerintah terkait hukuman mati kepada pelaku koruptor.

"Tapi di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati, tidak ada, betul pak Menkumham?" kata Jokowi.

Yasonna pun mengatakan hukuman mati kepada koruptor dimungkinkan jika melakukan korupsi dalam hal bencana alam.

"Kalau korupsi bencana alam dimungkinkan," kata dia.

Namum, lanjut Jokowi, apa pun korupsi, baik bencana alam yang besar dan kecil sama saja merupakan korupsi. Pemerintah saat ini membuat sistem agar para pejabat tidak melakukan korupsi.

"Tapi apapun yang namanya korupsi, baik bencana besar atau kecil, itu sama saja namanya juga korupsi, tidak boleh. Memang pemerintah saat ini dalam proses membuat sistem agar pejabat-pejabat yang ada itu tidak bisa melakukan korupsi," katanya.

"Agar baik semua, agar pagarnya itu bisa menghilangkan korupsi yang ada di negara kita. Tapi apapun semua butuh proses. Negara-negara lain juga butuh proses, ini bukan barang gampang ditangani. Tapi yakinklah, kita semua pemerintah, KPK terus berupaya mengurani, menghilangkan korupsi di negara kita," tambah Jokowi.

Untuk diketahui, hukuman mati terhadap pelaku korupsi memang dimungkinkan seperti dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Dalam penjelasan, yang dimaksud keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana dilakukan ketika negara berada dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam, mengulang tindak pidana korupsi atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (*/ruslan)

BACA JUGA: Ribuan Ton Beras Bulog Tidak Layak Dikonsumsi Hewan, Apalagi Manusia

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong