Logo Saibumi

346 Aparat Pekon Pringsewu Ikuti Bimtek Percepatan Penataan Kewenangan Desa

346 Aparat Pekon Pringsewu Ikuti Bimtek Percepatan Penataan Kewenangan Desa

Bupati Pringsewu Sujadi saat Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa di Ballroom Pearl, Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis, 5 Desember 2019. Foto: Monica Monalisa/Saibumi.com

Saibumi.com (SMSI Lampung), Bandar Lampung - 346 aparatur pekon yang terdiri dari kepala pekon, ketua BHP, sekretaris pekon, operator dan aparatur pemerintahan pekon lainnya dari 126 pekon, serta pendamping para camat se-Pringsewu mengikuti bimtek khusus percepatan penataan kewenangan desa 5-7 Desember 2019.

Acara yang dibuka oleh Bupati Pringsewu Sujadi di Ballroom Pearl, Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis, 5 Desember 2019 itu ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis. Hadir sebagai narasumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Kajari dan Polres Pringsewu.

BACA JUGA: 15 UMKM Pekon Panutan Pringsewu Terima Bantuan Alat Rp98 Juta dari Dana Desa

Bupati Pringsewu dalam sambutannya mengatakan kegiatan bimtek khusus ini akan menjadi penguatan bagi aparatur pekon di Pringsewu. Oleh karena itu, ia meminta peserta mengikuti bimtek dengan bersungguh-sungguh.

Lebih lanjut bupati mengatakan Pemkab Pringsewu sudah menggunakan aplikasi Sitem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga para camat agar dapat memantau kondisi keuangan desa di wilayahnya masing-masing.

"Pemkab Pringsewu juga menekankan aparatnya untuk selalu memegang prinsip 100-0-100, yakni 100% benar dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan, 0% kesalahan, 100% benar dalam laporan pertanggungjawaban," katanya.

Bupati Pringsewu mengingatkan akhir Desember ini semua pekon di Pringsewu harus menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mencakup profil desa, APB Pekon, SK, dan lainnya.

"Jangan sampai setelah kegiatan bimtek khusus ini tidak ada tindak lanjutnya," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan aparat pekon yang berani bermain-main dengan dana desa.

"Yakinkan bahwa setiap rupiah dana desa bermanfaat bagi rakyat. Jangan main-main dan dagang dengan dana desa, Inshaa Allah akan selamat," tandasnya.

Sementara itu, Kasubid Fasilitasi Kewenangan Desa Kementerian Dalam Negeri S. Sihombing mengatakan bahwa apapun yang dilakukan di pekon atau desa harus berdasarkan kewenangan desa, bukan wewenang kepala desa.

"Jadi harus dibedakan mana kewenangan desa dan kewenangan kepala desa," katanya.

Sihombing juga memastikan bahwa semua desa yang hadir mengikuti kegiatan ini akan dilaporkan kepada Presiden RI melalui KSP.

Di sisi lain, Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran Hikmat Kurnia menyatakan kegiatan bimtek khusus tersebut menyiratkan bahwa ada tanggung jawab yang melekat dari setiap amanah dan wewenang yang dimiliki aparat desa.

"Melalui bimtek ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa. Era saat ini adalah era kolaborasi, bukan era kerja sendiri. Oleh karena itu, mari kita semua berkolaborasi demi kemajuan pembangunan," ajaknya. (*)

Laporan Reporter Saibumi.com, Monica Monalisa.

BACA JUGA: Wakil Bupati Pringsewu Lantik 16 Pejabat Sementara Kepala Pekon di 9 Kecamatan

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong