Logo Saibumi

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Indef: Harusnya Maksimal 40 Persen

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Indef: Harusnya Maksimal 40 Persen

Foto: Istimewa

Saibumi.com (SMSI Lampung) - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak sesuai dengan harga keekonomian. Perhitungan kenaikan iuran juga jauh lebih tinggi dari perhitungan akturia.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad.

Dia mengatakan, penetapan kenaikan iuran oleh pemerintah yang jauh lebih tinggi dibandingkan perhitungan profesional aktuaria, itulah yang disebut tak sesuai dengan biaya keekonomian.

"Artinya, pemerintah jauh lebih tinggi menyusun kenaikan iurannya dibandingkan kelompok profesional yang telah menghitung kenaikan. Selisih jauh ini tentu menimbulkan persoalan," kata Tauhid, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Mengapa Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik?', di Resto Dua Nyonya, Jakarta Pusat, dilansir dari Tempo pada Senin, 18 November 2019.

Dia menilai, kenaikan iuran yang rata-rata lebih dari 100 persen di setiap kelas tersebut membebani masyarakat.

"Perhitungan kenaikan itu juga tak sesuai dengan presentase perhitungan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan juga tingkat pendapatan masyarakat," ujar Tauhid.

Dia mengatakan, selama empat tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai lima persen, dan inflasi mencapai 3-3,5 persen. Sedangkan pertumbuhan pendapatan atau gaji mencapai 7-8 persen.

Oleh karena itu, jika ditotal dengan biaya lain-lain angkanya minimal bisa mencapai 10 persen.

Seba itu, angka kenaikan yang mencapai rata-rata 100 persen tersebut tak sesuai dengan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi inilah yang tak sesuai dengan angka keekonomian, sehingga berpotensi membebani masyarakat.

Menurut dia, kenaikan iuran seharusnya berada di sekitar angka 30 sampai 40 persen. Angka kenaikan itu juga seiring dengan kenaikan pendapatan masyarakat secara umum.

"Jadi kalau sekarang kenaikan sampai 100 persen, otomatis ada hal yang patut dipertanyakan. Kenaikan ini yang menjadi beban masyarakat pada awal 2020, sehingga berpotensi mempengaruhi daya beli," jelas Tauhid.

Dia menduga, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tak sesuai kondisi keekonomian tersebut, adalah strategi pemerintah guna menambal defisit selama ini.

"Jika benar, hal ini tentu patut disayangkan, karena beban kesalahan atas keputusan untuk tidak menaikkan iuran selama empat tahun, menjadi beban peserta mandiri golongan 1 dan 2," ujar Tauhid. (*/ruslan)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong