Logo Saibumi

BPJS Kesehatan: Iuran Pekerja Gaji di Bawah Rp8 Juta Tidak Naik

BPJS Kesehatan: Iuran Pekerja Gaji di Bawah Rp8 Juta Tidak Naik

Foto: Istimewa

Saibumi.com (SMSI Lampung) - Pemerintah telah memutuskan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen.

Namun tidak semua kalangan masyarakat terkena kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, mengatakan, kalangan yang tidak mengalami kenaikan iuran yaitu kelompok buruh yang pendapatannya di bawah Rp8 juta per bulan.

"Pekerja yang terdampak penyesuaian iuran itu yang punya pendapatan di atas Rp8 juta, yang lebih dari12 juta 3 persen dari total pekerja," kata Andayani, dalam diskusi Forum Medan Merdeka Barat, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatik, Jakarta, dilansir Merdeka, Kamis, 14 November 2019

Dijelaskan, kalangan yang bebas dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah masyarakat tidak mampu. Golongan masyarakat tersebut masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Tidak benar warga miskin jadi lebih sengsara. Kalau miskin tidak bayar iuran. Tapi yang mampu harus bayar," ujar Andayani.

Menurutnya, bagi masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai PBI, bisa mendaftar dengan menghubungi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

"Bagaimana kalau orang itu tidak mampu, apakah harus bayar? Silakan daftar ke RT-RW, nanti justru menjadi penerima bantuan iuran," jelas Andayani.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 34, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III akan meningkat menjadi 42 ribu dari saat ini Rp25.250, iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp110 ribu dari saat ini Rp51 ribu, lalu iuran kelas I akan naik menjadi Rp160 ribu dari sekarang ini sebesar Rp80 ribu.

"Berdasarkan data yang ada, harusnya lebih dari itu," kata Andayani.

Dampak Kenaikan

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tubagus Achmad C, mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menimbulkan dampak, dan lembaganya telah memprediksi dampak yang akan terjadi.

"Setelah kita minta ini tentu saja ada dampaknya yang kita harus wanti-wanti," kata dia, dalam diskusi tersebut.

Tubagus menyebutkan, dampak kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yaitu meningkatnya jumlah peserta non aktif. Kemudian akan ada penurunan kelas peserta dan calon peserta enggan membayar karena peningkatan besar.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Tubagus mengingatkan BPJS Kesehatan harus pastikan kualitas pelayanan peserta lebih baik.

Sebab, dengan kenaikan tarif iuran, maka akan ada perbaikan arus kas pada BPJS Kesehatan.

"Bukan hanya defisit saja, tapi cashflow harus diperhatikan. Tentu saja keberlanjutan program berjalan dengan baik ada penyesuaian," tutur Tubagus.

Dia melanjutkan, penyediaan sarana termasuk peningkatan mutu kesehatan juga harus dilakukan, serta transparansi sehingga tidak ada penggelapan iuran.

Anggaran Tutup Defisit

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, masih menghitung anggaran untuk menutup kebutuhan biaya BPJS Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Seperti diketahui, pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

"Kita membahas akan sesuai dengan perpres. Untuk membayar yang ASN, PBI, dan daerah. Itu nanti yang akan kita hitung. Jumlahnya masing-masing nanti akan dihitung," ujar Sri Mulyani, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Mengutip Perpres Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh kategori peserta, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, serta Peserta Penerima Upah (PPU) badan usaha swasta maupun PPU pemerintah.

Walau iuran PPU pemerintah dan perangkatnya naik, tetap akan ada penambahan anggaran dari negara untuk membantu menutup kebutuhan itu.

Negara nantinya akan membayar iuran bagi pejabat pemerintah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, serta kepala desa dan perangkat desa. (*/ruslan)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong