Logo Saibumi

GMBI Usut Tuntas Dugaan Korupsi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pringsewu

GMBI Usut Tuntas Dugaan Korupsi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pringsewu

Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Pringsewu saat menyampaikan tuntutannya kepada Sekda Pringsewu A Budiman selaku Ketua Tim Koordinasi (Tikor) BPNT dan juga Kepala Dinas Sosial Pringsewu Bambang Suharmanu selaku Sekretaris Tikor. Foto: Windi Safitri/Saibumi.com

Saibumi.com (SMSI Lampung), Pringsewu - CV Ratu Barokah didemo lantaran diduga merugikan penerima keuntungan manfaat (PKM) bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Pringsewu sehingga merugikan keuangan negara.

Demikian dikatakan oleh Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Pringsewu, Ali Muktamar saat menggelar aksi damai di depan kantor Pemkab Pringsewu, Senin, 11 November 2019.

BACA JUGA: Semangat Mbah Dirun, Tetap Mencari Nafkah di Usia Senja

Usai menggelar orasi, puluhan massa GMBI menyampaikan tuntutannya langsung kepada Sekda Pringsewu A Budiman selaku Ketua Tim Koordinasi (Tikor) BPNT dan juga Kepala Dinas Sosial Pringsewu Bambang Suharmanu selaku Sekretaris Tikor.

Ada sejumlah tuntutan yang disorot oleh GMBI, yaitu usut tuntas pidana korupsi dalam program BPNT, hentikan CV Ratu Barokah sebagai suplayer e-Warung.

Kemudian, menuntut CV Barokah untuk mengembalikan kerugian KPM sebesar periode yang telah berjalan, juga mendesak agar kembalikan sistem penyaluran BPNT sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum dengan berpedoman pada Pedum Bansos BPNT.

Selanjutnya, mereka meminta untuk periksa dan adili pimpinan CV Barokah agar tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat.

Ali Muktamar mengatakan berdasarkan hasil penelusuran mereka terhadap KPM BPNT yang seharusnya untuk nilai nominal yang diberikan oleh pemerintah sejumlah Rp110.000 per bulan.

"Akan tetapi, dalam prakteknya, CV Barokah hanya menyalurkan 8 kg beras dan 7 butir telur, dan kalau dijumlah ini cuma antara Rp70-80 ribu. Ini kan enggak sesuai. Berarti kan ada sekitar kurang lebih 20 ribu yang dikorupsi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tikor, A Budiman mengakan bahawasannya, dia tidak pernah mengarahkan dalam penyaluran beras ini.

"Saya sudah 4,6 tahun di sini tidak pernah main proyek. Mengarahkan saja tidak ada. Saya transparan dalam bekerja. Kalau digoyang-goyang itu biasa, dinamika.  Terkait ketua tim, Sekda ini banyak ketua tim, dari tim Baperjakat, Tim PAPD anggaran, dan sampai sekarang baru dua kali rapat. Tolong jangan diarah-arahkan dalam penyaluran beras ini. Karena kalau saya mengarahkan ke warung itu sudah mengarah ke korupsi," tegasnya.

Kemudian, Sekretaris Tikor, Bambang Suharmanu mengatakan bahwa masalah BPNT ini adalah masalah antara suplayer dengan e-Warung. Saat ini jumlah KPM BPNT di Kabupaten Pringsewu sebanyak 20.7640.

"Disitu matrik harga kami tidak tahu. Kalau matrik harga silahkan hubungi suplayer. Karena dari Bulan Juli- Agustus yang jadi Satgas Bansos adalah Polri,"  kata Bambang.

Kemudian pemilik CV Ratu Barokah, Yunus, saat dihubungi via whatsapp mengatakan bahwa apa yang mereka kerjakan sudah sesuai juknis.

"Kalau tidak dapat untung siapa dong yang mau ngerjain. Bagaimana kami bayar kuli panggul, bbm, adm dll. Yang jelas pekerjaan kami sudah sesuai juknis," tulisnya dalam pesan whatsapp. (*)

Laporan Reporter Saibumi.com, Windi Safitri.

BACA JUGA: Dinsos Pringsewu Dorong Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas SDM Penyuluh

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong