Logo Saibumi

BPJS Naik 100%, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia Siapkan Gugatan

BPJS Naik 100%, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia Siapkan Gugatan

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Saibumi.com (SMSI Lampung), Bandar Lampung - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) siap menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung agar dibatalkan. Perpres tersebut mengatur kebijakan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sampai dengan 100%.

Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir, mengungkapkan melalui saluran telepon pada Kamis, 7 November 2019, dirinya sebagai pasien kronis cenderung mendapat diskriminasi dari perusahaan karena dianggap sudah tidak produktif lagi, sehingga rawan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan.

BACA JUGA: Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Jangan Bebankan Defisit pada Rakyat

“Saya kena ginjal dan jadwal cuci darah dua kali seminggu, belum lagi harus urus rujukan berjenjang BPJS Kesehatan yang berbelit mulai dari Puskesmas, lanjut ke RS tipe C ke B lalu ke A. Itu semua izin kantor,” ungkapnya.

Dengan dasar itulah Ketua Umu KPCDI dan seluruh anggota sepakat untuk melayangkan gugatan ke BPJS Kesehatan untuk memproters naiknya iuran sebesar 100%. Selain itu, Tony juga menyampaikan bahwa banyak anggotanya setelah terkena PHK harus membayar secara mandiri BPJS Kesehatannya, karena untuk masuk dalam kategori Peserta PBI pun tidak bisa.

“Pasien Cuci Darah merupakan pasien dengan tanggungan terbesar nomor tiga setelah jantung dan kanker, mau masuk kategori fakir miskin enggak bisa, dengan alasan punya sepeda motor,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum yang juga penderita gagal ginjal mengutarakan bahwa pemerintah sedang berbohong jika menyampaikan kepada masyarakat mengenai alasan kenaikan iuran yakni untuk menaikan pelayanan BPJS Kesehatan.

“Harusnya kalo defisit itu tanggung jawab pemerintah, bukan disuruh masyarakat yang nanggung. Kalau mau itung-itungan di kertas, mana beban lebih besar yang ditanggung oleh pemerintahkah atau masyarakat?" Ungkapnya.

Tony juga telah mengatur jadwal, langkah pertama yang akan dilakukan, yakni pada Senin, 11 November 2019 pihaknya akan mengadakan rapat dengan kuasa hukum untuk membicarakan gugatan yang akan dilayangkan.

“Gugatan akan kami layangkan sebelum 1 Januari 2020," tegasnya. (*)

Laporan Reporter Saibumi.com, Putri Purnamasari.

BACA JUGA: Riset: Lari Bisa Turunkan Risiko Kematian hingga 27 Persen

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong