Logo Saibumi

Bukannya Berkurang, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Tambah Penunggak Baru

Bukannya Berkurang, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Tambah Penunggak Baru

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (ketiga kiri) mendampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. | Foto: Istimewa

Saibumi.com (SMSI Lampung) - Tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi dinaikkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 100 persen, dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, berujar, saat ini pelayanan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) masih menyimpan banyak masalah.

“Misalnya sulit mencari kamar perawatan, menanti jadwal operasi yang lama, masih diharuskan membeli obat tambahan, dan masih banyak lainnya,” kata dia, dilansir dari Tempo pada Kamis, 31 Oktober 2019.

Timboel menuturkan, kenaikan iuran berpotensi memberatkan bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang kemudian berdampak pada penurunan keinginan dan kemampuan mereka membayar.

“Penunggak iuran dan peserta non aktif BPJS Kesehatan pun diproyeksi bertambah,” ujarnya.

Hingga 30 Juni 2019, peserta mandiri yang non aktif sebanyak 49,04 persen.

Berikutnya, dampak lain yang mungkin terjadi adanya penurunan kelas perawatan bagi peserta yang saat ini berada di kelas I dan II.

“Adanya keinginan untuk turun kelas ini sudah terjadi sejak isu kenaikan iuran terpublikasi," jelas Timboel.

Dia mengatakan, dengan adanya peningkatan peserta non aktif dan penurunan kelas, dapat menyebabkan kemungkinan penurunan pendapatan iuran dari peserta mandiri.

Respons juga datang dari kalangan pelaku usaha. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman mengatakan kenaikan iuran yang ditetapkan, harus dikompensasi dengan kualitas serta fasilitas layanan kesehatan yang mumpuni.

“Yang jadi fokus dunia usaha adalah BPJS jauh lebih mahal dari asuransi swasta, tapi pelayanannya sangat jelek,” kata dia.

“Saat ini banyak perusahaan yang terpaksa ikut asuransi swasta lagi demi pelayanan kesehatan yang baik untuk karyawan. Hal ini secara tidak langsung membebani pelaku usaha, sebab biaya yang dikeluarkan tak efisien," tambah Adhi.

Selanjutnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengungkapkan kenaikan iuran akan merugikan masyarakat. Penolakan pun datang dari pelbagai organisasi buruh.

“Apalagi kenaikan itu dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit,” ujar dia.

Iqbal menuturkan penolakan didasari pada nilai upah minimum kota atau kabupaten (UMK) yang berbeda setiap daerah.

“Misalnya pekerja di Kebumen dan Sragen harus mengeluarkan 10 persen dari penghasilannya jika iuran BPJS Kesehatan melonjak,” terangnya.

Pasalnya, UMK di Kebumen dan Sragen hanya Rp 1,6 juta. Asumsi perhitungannya, dalam satu kepala keluarga terdapat lima anggota, sehingga, jika satu keluarga terdaftar di kelas 3, maka iuran yang harus dikeluarkan sebesar Rp 210 ribu setiap bulannya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara, berujar, dampak dari kenaikan iuran hingga batas maksimal 100 persen ini juga diproyeksi akan langsung terasa pada tingkat inflasi di 2020.

“Efek lain adalah tekanan daya beli ke masyarakat akan bertambah,” kata dia.

Menurut Bhima, masyarakat kemungkinan akan mengurangi konsumsinya untuk memenuhi iuran BPJS Kesehatan.

Efek domino berikutnya adalah tekanan pada kinerja konsumsi rumah tangga, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusinya sebesar 57 persen.

“Pada akhirnya ini berisiko men-downgrade pertumbuhan ekonomi, yang sangat mungkin terkontraksi di bawah lima persen,” ujarnya.

Juru bicara BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, memastikan komitmen peningkatan layanan akan dilakukan seiring dengan penyesuaian iuran.

“Tentu kualitas pelayanan akan lebih baik, kalau tidak begitu apa artinya iuran dinaikkan,” kata dia.

Iqbal menambahkan sosialisasi kepada masyarakat hingga pemerintah daerah juga akan terus dilakukan, untuk mengomunikasikan perubahan besaran iuran.

“Ini perlu disampaikan ke publik mengapa perlu terjadi penyesuaian, sebab kalau tidak program JKN-KIS tidak bisa halan lagi, nanti masyarakat tidak bisa menikmati layanan kesehatan,” kata dia. (*/ruslan)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong