Logo Saibumi

Belum Ada Izin Atasan, Delapan Camat di Lamtim Tolak MoU dengan PT LAS

Belum Ada Izin Atasan, Delapan Camat di Lamtim Tolak MoU dengan PT LAS

Jaringan internet milik PT LAS | Foto: Istimewa

Saibumi.com (SMSI Lampung) Lampung Timur - Delapan kecamatan di Lampung Timur (Lamtim) menolak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) penggunaan internet dengan PT LAS.

Akibatnya berdampak terhadap molornya gaji perangkat kecamatan. Hal ini juga menyebabkan sistem informasi manajemen daerah (Simda) kecamatan terblokir.

Camat Bandar Sribhawono, M Saleh, yang juga ketua Forum Camat di Lamtim, menyatakan, delapan kecamatan tidak bersedia menandatangani MoU penggunaan internet dengan PT LAS yang ditunjuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Lamtim.

Delapan kecamatan tersebut yaitu Bandar Sribhawono, Way Jepara, Sekampung, Braja Selebah, Batanghari, Pekalongan, Batanghari Nuban, dan Metro Kibang.

"Kami menolak tandatangan karena tidak ada surat dari BP2KAD yang dapat dijadikan landasan bagi camat, untuk melakukan MoU dengan perusahaan tersebut," kata dia kepada Saibumi.com, Selasa, 8 Oktober 2019.

Menurutnya, delapan camat khawatir timbul masalah baru apabila tidak ada landasan aturan atau perintah melakukan MoU dengan PT LAS.

"Dari 24 kecamatan, ada 13 kecamatan lain yang sudah terlanjur tandatangan MoU," ujar Saleh.

Terpisah, Camat Batanghari, Rohiman, membenarkan persoalan tersebut. Dia mengaku terhitung sejak Januari hingga Oktober 2019 belum membayar dana penggunaan internet kepada PT LAS yang diketahui biaya pengguna internet Rp 6 juta per bulan.

Menurutnya, biaya penggunaan internet ini sangat membebani anggaran rutin kecamatan yang hanya Rp 200 juta.

"Saya masih baru jadi camat. Makanya pada September kemarin pihak PT LAS datang ke kantor kecamatan menyodorkan MoU untuk ditandatangani, saya tidak sanggup karena belum ada perintah dari atasan," jelasnya.

Dijelaskan, akibat belum membayar dan tandatangan MoU tersebut Simda diblokir pihak DP2KAD Lamtim.Dampaknya, gaji perangkat kecamatan tertunda.

"Kemarin waktu gajian Simda sempat dibuka. Sehari kemudian diblokir lagi jaringannya," terang Rohiman.

Selain itu, buruknya layanan internet PT LAS dikeluhkan Camat Gunung Pelindung, Siswanto.

"Tetapi jika memang program itu penting, harganya wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan, tolong kami diberi surat untuk dasar hukum melakukan MoU. Kami sesalkan pemblokiran oleh BP2KAD yang hingga hari ini belum dibuka. Selain menunda gaji, kegiatan dan realisasi anggaran juga akan turut berimbas," ujarnya.

Operator Simda Kabupaten Lamtim, Iwan, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon tidak merespons.

Namun pihaknya pernah mengakui pembolikiran Simda bagi kecamatan yang belum MoU dengan PT LAS adalah perintah atasan.

"Ya pak, saya tahu. Tapi bapak juga tahu, saya hanya bawahan. Kalau diperintah atasan, harus dijalankan," ujarnya. (*)

Laporan Reporter Saibumi.com: Nurman Agung

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong