Logo Saibumi

Revisi UU KPK, Jokowi: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK

Revisi UU KPK, Jokowi: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK

Foto: Ilustrasi/Istimewa

Saibumi.com, Lampung - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku baru menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait draft revisi Undang-undang KPK.

Dia berjanji tidak akan memberikan pembatasan berlebihan untuk kerja KPK dan akan mempelajari terlebih dahulu DIM yang baru diterimanya.

"Saya melihat, saya ingin melihat dulu DIM-nya. Jangan sampai adanya pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, sehingga independesi dari KPK ini jadi terganggu," ujar Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

Dijelaskan, setelah mempelajari DIM revisi UU KPK, dirinya akan segera membuat Surat Presiden (Surpres) dan dikirim ke DPR.

"Secepat-cepatnya. Kita ini baru melihat DIMnya, nanti memang surpres kita kirim. Besok saya sampaikan. Materi-materi apa yang diterima perlu direvisi," tutur Jokowi, dilansir Suara.com -- jaringan Saibumi.com.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sudah meminta masukan sejumlah pakar hukum terkait revisi UU KPK. Hal tersebut agar dirinya bisa melihat materi-materi yang perlu di revisi dalam UU KPK.

"Sudah, sudah mulai sejak mulai hari Senin. Kita marathon pendapat dari para pakar dan para kementerian, semuanya secara detail. Sehingga begitu DIM nanti kita lihat, saya sudah punya gambarannya," tandas Jokowi. (*/ruslan)

 

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong