Logo Saibumi

Eks Menteri Curiga Tawaran Asuransi dari China ke BPJS Kesehatan

Eks Menteri Curiga Tawaran Asuransi dari China ke BPJS Kesehatan

Foto: Istimewa

Saibumi.com, Lampung - Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengkhawatirkan tawaran bantuan perusahaan asuransi asal China, Ping An Insurance, untuk memperbaiki sistem informasi dan teknologi (IT) milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Rizal, ada potensi bahwa data-data kesehatan masyarakat Indonesia bisa disimpan negara Tirai Bambu tersebut.

Apalagi, peserta BPJS Kesehatan terbilang cukup banyak. Data per 30 Juni 2019 mencatat peserta BPJS Kesehatan sejumlah 222,5 juta jiwa.

Tak heran, Rizal mempertanyakan maksud pemerintah yang mempertimbangkan tawaran bantuan tersebut.

"Masa sih soal BPJS saja minta bantuan China. Segitu tidak kreatifnya (pemerintah) atau ada 'udang di balik batu'," kata Rizal, dikutip dari akun Twitter pribadinya, Sabtu, 24 Agustus 2019.

Senada, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu juga mempertanyakan selera Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang kerap meminta bantuan China.

Sebab, sebelum BPJS Kesehatan, Luhut juga sebelumnya meminta bantuan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Aviation Co. Ltd, agar mau meringankan beban sewa (leasing) pesawat milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"Bagi pak menko maritim, sepertinya setiap masalah yang dihadapi bangsa solusinya hanya satu, yaitu minta 'bantuan' China. Sudah nyerah, sehingga semua minta ke China," ujar Said, dilansir CNN Indonesia.

Sebelumnya, Luhut menyebut Ping An menawarkan bantuan untuk mengevaluasi sistem IT BPJS Kesehatan.

Pemerintah mempertimbangkan proposal tersebut lantaran Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, juga melihat banyak permasalahan yang seharusnya bisa dibenahi melalui perbaikan sistem teknologi.

Salah satu masalah tersebut yakni kepatuhan pembayaran iuran, atau kolektibilitas.

Jika peserta kedapatan menunggak iuran, maka sistem tersebut harusnya bisa terkoneksi dengan data Dirjen Imigrasi dan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga peserta tidak bisa memproses pengajuan paspor dan tercatat di kepolisian sebagai orang yang memiliki kasus perdata.

Sebagai catatan, per 30 Juni 2019 lalu, kolektibilitas iuran terendah dicatat oleh kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 94,04 persen dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sebesar 89,03 persen.

"Jadi, mungkin itu bisa memperbaiki kelemahan sistem (IT) tersebut," jelas Luhut. (*/ruslan)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong