Logo Saibumi

Optimalisasi SDA, Pemkot Bandar Lampung akan Revisi Perda RTRW 2011-2030

Optimalisasi SDA, Pemkot Bandar Lampung akan Revisi Perda RTRW 2011-2030

Sekretaris Kota (Sekkot) Bandar Lampung, Badri Tamam | Foto: Siska/Saibumi.com

Saibumi.com, Bandar Lampung - Guna mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) yang ada di Kota Bandar Lampung, pemerintah kota (Pemkot) berencana merevisi perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2030.

Sekretaris Kota (Sekkot) Bandar Lampung, Badri Tamam mengatakan, rencana revisi ini dilakukan mengingat pembangunan di kota 'Tapis Berseri' yang mengalami kemajuan pesat.

Dengan begitu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah.

"Melihat perkembangan Kota Bandar Lampung yang cukup pesat, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah kota ini," ujar Badri, usai rapat di Ruang Tapis Berseri, Kantor Pemkot Bandar Lampung, Kamis, 11 Juli 2019.

Untuk itu, lanjut dia, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap perda tersebut.

Revisi ini juga sejalan dengan peraturan menteri (Permen) Agraria Tata Ruang/BPN Nomor 6 Tahun 2017, yang telah melakukan peninjauan kembali terhadap perda yang mengatur tata ruang Kota Bandar Lampung.

"Revisi perda RTRW ini diperlukan perumusan yang sangat matang. Maka, tujuan dari kegiatan ini adalah menilai dan mengevaluasi penggunaan tata ruang di kota ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disahkan sebagai perda," terang Badri.

Menurut dia, konsultasi publik ini merupakan konsultasi publik pertama dari tiga konsultasi publik yang akan dilaksanakan, dan diharapkan mendapat masukan dari pihak terkait mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

"Kita mengundang pemerhati lingkungan, akademisi, pengusaha, investor dan lainnya, sehingga ada masuk-masukan yang ada bisa memberikan atau memperkaya tata ruang kita kedepan," jelas Badri.

Untuk meningkatkan kualitas dan perwujudan ruang yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan dokumen perencanaan tata ruang yang mengakomodir kebutuhan kawasan budidaya dan konservasi kawasan lindung. Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemkot masih miskin lahan.

"Ini yang harus menjadi pemikiran kita ke depan. Maka kita berharap daerah-daerah yang tidak boleh dikelola, harus dijaga. Tapi kita ke depan akan berpikir ke sana, ini yang harus kita sesusaikan. Harus ada pengendalian pembangunan, ini yang penting sekali. Makanya kita 30 tahun harus punya blueprint agar jelas," kata Badri.

Selain itu, Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung  mengedepankan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Perlu dicatat bahwa Bandar Lampung ibukota provinsi dan telah ditetapkan pemerintah pusat menjadi Kota Metropolitan. Jadi harus kita sinkronkan apa-apa saja yang bisa dibangun di sini,  harus disinkronkan dengan RTRW," ungkap Badri.

Secara geografis, Bandar Lampung memiliki daerah perbukitan dan pesisir dengan luas daratan 197,22 Km persegi, luas daerah pesisir 56,57 Km persegi dengan garis pantai mencapai 27,01 Km persegi, serta bagian dari Teluk Lampung.

Namun semua itu belum bisa dikelola dengan baik, sehingga terkait zona merah pihaknya akan melihat terlebih dahulu bagaimana fungsi daerah tersebut.

"Pengusaha beli tanah, kita tidak tahu menahu sudah dibeli apa belum, akhirnya dibangun. Jadi nanti kita akan tinjau, pertimbangan dari lingkungan, semuanya masih kita lihat. Kalau itu bisa memungkinkan untuk digeser, kita akan geser dan lakukan penyesuaian," jelas Badri. (*)

Laporan Reporter Saibumi.com: Siska Purnama Sari

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong