Logo Saibumi

Kisruh PPDB Sistem Zonasi, Mendikbud Duga Ada Muatan Politik

Kisruh PPDB Sistem Zonasi, Mendikbud Duga Ada Muatan Politik

Muhadjir Effendy | Foto: Istimewa

Saibumi.com, Lampung - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 sistem zonasi menimbulkan kisruh, pro dan kontra di masyarakat sejumlah daerah.

Terkait hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy angkat bicara.

BACA JUGA: Pemprov Lampung Dukung Kerjasama Unila dan Dua Perguruan Tinggi Kroasia

"Tahun lalu menurut saya jauh lebih parah dari sekarang, yang isunya surat keterangan miskin palsu jumlahnya ribuan. Sekarang hampir tidak ada yang begitu. Yang sekarang muncul protes terhadap kuota yang berprestasi," ujar dia, di sela rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X, Reni Marlinawati, Muhadjir menjelaskan jika persoalan tersebut tidak akan terjadi apabila daerah memberikan kesempatan yang lebih bijak.

Aturan terkait sistem zonasi itu, lanjut dia, dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018 untuk PPDB 2019 yang diterbitkan sejak Desember 2018.

Menurut dia, terdapat jeda waktu enam bulan bagi setiap pemerintah daerah dalam menyiapkan dan menyosialisasikan sistem zonasi lewat peraturan turunan, baik itu peraturan gubernur, atau bupati/wali kota.

"Jadi memang ada beberapa daerah yang menurut saya perlu displin untuk tahun-tahun yang akan datang di dalam memahami PPDB kebijakan zonasi ini dan yang penting jangan main-main dengan nasib peserta didik," jelas Muhadjir, dilansir Suara.com -- jaringan Saibumi.com.

Dalam rapat kerja itu, mendikbud juga menduga adanya protes dari masyarakat terkait zonasi tersebut lebih banyak berdimensi politik, setelah tim dari Kemendikbud turun ke lapangan.

"Yang peristiwa ribut-ribut itu juga, ada diduga, saya duga ada muatan politik juga," kata Muhadjir, saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Dia menjelaskan, kuota lima persen untuk siswa luar dari zona dinilai sudah bijak dan baik.

Permasalahannya, lanjut Muhadjir, jumlah siswa yang akan ditampung tidak sebanding dengan kapasitas sekolah negeri yang terbatas.

Ia memberikan contoh di Jawa Barat yang melakukan perankingan dan memadukan antara jarak dan capaian akademik atau UN.

"Itu sangat memungkinkan. Tidak ada masalah. Kami juga tahu bahwa tidak mungkin 100 persen penempatan zonasi atas dasar radius dari siswa dengan sekolah, kami sangat paham," kata Muhadjir. (*/ruslan)

BACA JUGA: KPAI: PPDB Sistem Zonasi Membuat Bingung Wali Murid

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong