Logo Saibumi

Cegah Korupsi, KPK Pantau Kerja Pemerintah di Lampung melalui MCP

Cegah Korupsi, KPK Pantau Kerja Pemerintah di Lampung melalui MCP

Foto: Humas Pemkot Bandar Lampung

Saibumi.com, Bandar Lampung - Koordinator Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan monitoring dan evaluasi kerja Pemerintah Provinsi (Pemrov) Lampung berserta kabupaten/kota tahun anggaran 2018.

Rencana aksi pencegahan korupsi dipantau melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

MCP memuat informasi terintegrasi dari delapan bidang pengawasan KPK di daerah yakni, Program Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP, Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, APIP. Kemudian, Manajemen ASN, dana desa, Optimalisasi dan Pendapatan Daerah, dan terakhir soal manajemen aset daerah.

"Jadi yang pertama kegiatan ini merupakan bentuk Center for Prevention yang sudah direncanakan dan koordinasikan lama dengan pihak pemerintahan Provinsi Lampung berserta Kabupaten/Kota. Termasuk juga melibatkan kejaksaan dan Polda Lampung," kata Kepala Satgas Koordinator Wilayah (Korwil) 3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Setyo Budi, di Bandar Lampung, Jumat, 17 Mei 2019.

Dari delapan kriteria penilaian itu, Provinsi Lampung baru terealisasi 72%.

Menurut Budi, nilai tersebut terbilang tidak tinggi. Namun dalam kinerja Lampung mendapat nilai plus, sehingga menjadi posisi keempat terbaik di Indonesia dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Dengan MCP, KPK akan memberi masukan sejauh mana perkembangan yang dicapai. Di Lampung memang peningkatannya tidak banyak, tetapi aplikasi dilapangan justru lebih bagus," jelasnya.

Mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih, pencapian itu dapat dijadikan motivasi dan pembelajaran agar selalu waspada dan berhati-hati dalam mengelola anggaran.

"Jangan sampai hasilnya secara angka bagus, tapi kemudian pelaksananya tidak bagus. Harus sama antara pelaksanaan dengan administrasi, nanti kedepannya akan kita evaluasi kembali," imbuhnya.

KPK memberikan catatan khusus kepada Provinsi Lampung terkait pelaksanaan kerja APBD 2018. Mengingat adanya tipikor yang melibatkan salah satu kepala daerah di wilayah Lampung, sehingga dibutuhkan peningkatan atau penanganan kasus tersebut.

"Tentunya kita dorong para kepala daerah maupun ASN, siapapun dia, apapun pangkatnya dan golongannya tentu bisa mengarahkan clean government, untuk menghindari agar kasus ini tidak terulang kembali, karena menyangkut nama baik provinsi," ungkap Budi.

KPK memiliki tanggungjawab kepada Provinsi Lampung untuk kegiatan pencegahan dan penindakan tipikor.

Kendati demikian, juga dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pihak untuk memutus kasus pidana Korupsi.

"Dibutuhkan sinergi dengan semuanya untuk saling mengingatkan kepada ASN d isini, untuk tidak mengulangi kejadian yang sama," imbau Budi. (SB-13)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong